Viral Polres Minta Data Nomor HP KPPS dan Masuk Grup Whatsapp, Ini Kata Polda Jawa Barat

Bandung, tvOnenews.com - Menanggapi adanya beberapa jajaran polres di Jawa Barat yang meminta data dan nomor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan, bahwa hal itu tidak ada motif lain selain untuk memudahkan koordinasi pengamanan saat pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Hal itu ia ungkapkan usai melaksanakan apel siaga dan patroli memasuki masa tenang pemilu bersama Pemprov Jawa Barat di Sport Jabar Arcamanik.

"Jadi, di dalam surat itu juga memang sudah ditulis dalam tujuan untuk memudahkan koordinasi pengamanan, tidak ada yang lain," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

Ia mengatakan surat permohonan tersebut dibuat secara terbuka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila tertutup, Ibrahim mengatakan berpotensi rawan sehingga lebih baik terbuka. 

"Surat itu merupakan wujud dari tanggung jawab yang dilaksanakan secara terbuka, supaya tidak dianggap ini sebagai hal dilaksanakan secara tertutup, karena kalau dilakukan secara tertutup maka akan lebih rawan," ujarnya.

Ia mengatakan permohonan permintaan data dan nomor KPPS tidak hanya dilakukan di wilayah Cimahi. Namun, masing-masing polres memiliki strategi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan tersebut.

"Ada beberapa hal yang menjadi inisiatif dengan tujuan pengamanan seperti yang di Cimahi ini kan, ini merupakan inisiatif dari pelaksana tugas di lapangan yang ada di Cimahi, tapi tidak ada lain tujuannya hanya untuk pengamanan," kata dia.

Dengan surat tersebut, ia menegaskan sebagai wujud tanggung jawab dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibrahim menegaskan tujuan polisi hanya satu yaitu melaksanakan pengamanan. 

"Kalau misalnya memang ada hal yang melanggar, itu aturan kita sudah jelas. Silahkan dibuat saja laporan, kita terbuka untuk hal begitu," kata dia.

Ia menegaskan kepolisian menjaga netralitas sehingga tidak ada polisi yang berpihak dan mengindikasikan ada hal lain. 

Terkait adanya anggota polisi yang bergabung di grup whatsapp KPPS, Ibrahim Tompo minta agar masyarakat bisa mengawasinya. 

"Kalau misalnya ada bergabung dengan WA grup itu silahkan diawasi, apabila ada pelanggaran silahkan dilaporkan, aturan kita jelas dan sanksinya juga sudah jelas," kata dia. (cep/rfi)