Duh! Gegara Deklarasi Dukung Gibran, 13 Anggota Satpol PP Garut Kena Skorsing Tanpa Honor dan Terancam Pidana Pemilu

Garut, tvOnenews.com - Sebanyak 13 orang anggota Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut, Jawa Barat, diputus bersalah dalam sidang etik internal Satpol PP. Mereka divonis bersalah karena melanggar netralitas dan integritas pemilu 2024, dengan menyatakan sikap mendukung Cawapres Gibran Rakabuming Raka. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Garut, Basuki Eko, menegaskan video deklarasi yang dibuat oleh anggotanya merupakan atas inisiatif mereka tanpa ada perintah dari institusi. Atas perbuatan tersebut ke-13 anggota Satpol PP tersebut sudah manjalan proses sidang etik. 

"Sudah kami sidangkan, dan sudah diputuskan, pelaku utamanya yaitu saudara CI kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan, terus yang lainya kita skorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan,"kata Basuki Eko, Kasat Pol Pp Garut, Selasa (02/01/2024) di kantornya.

Ia juga menegaskan, para anggota pelanggar disiplin itu kini dalam masa pemantauan, sehingga apa bila perbuatan itu kembali dilakukan, maka sanksi pemecatan akan dilakukan oleh Sat Pol PP Garut.

"Selama skorsing ini dalam pantauan penegak disiplin internal, apa bila dalam masa skorsing melakukan hal yang sama itu langsung dilakukan pemutusan kontrak,"tambahnya.

Basuki juga menjelaskan, para pelaku merupakan tenaga honorer dan bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya sidang etik digelar secara internal. 

Baca Juga

Siapa Sebenarnya Arya Khan? Dari Tukang Singkong Jadi Suami Pinkan Mambo, Kini Ikut Ngamen di Jalan Demi Bertahan Hidup

Sementara, Badana Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut menegaskan para pelaku bisa terancam sanksi berat dan jika memenuhi unsur pelanggaran berat bisa dilanjutkan  kepada tahap pidana pemilu. 

"Statusnya sebagai ASN atau honorer kami akan telusuri terlebih dahulu. Kalo terkait ASN itu akan meneruskan ke KASN, nanti akan ditangani pembinaan oleh intansi yang berwenang. Kalau dugaan pelanggarnya itu terkait penggunaan fasilitas pemerintah itu di pasal 521 ada kurungan pidana 2 tahun dan denda 24 juta,"tegas Yusuf Firdaus, anggota Bawaslu Garut. 

(thh/ fis)