Pasal yang diterapkan kepada kedua tersangka yaitu Undang-undang Minerba, dengan denda besar hingga miliaran rupiah.
"Penentuan antara itu legal atau ilegal, jika yang bersangkutan tidak mengurus perizinan itu tetap ilegal, meskipun wilayahnya berizin. Sudah ditegur tahun 2018 kemudian mengulangi lagi tahun 2023, berarti yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan tersebut. Pasal yang diterapkan di TKP pertama 161, yang TKP kedua 158 junto 35, untuk penjara 5 tahun, dendanya Rp 100 miliar," jelasnya.
Sementara Kapolres Garut menyatakan, bahwa penanganan kasus dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke penyidik Polres Garut, akan tetapi, asistensi dilakukan oleh Polda dan Mabes Polri.
"Karena ini pelimpahan dari Bareskrim kepada Polres Garut, Bareskrim dan Polda Jabar tetap akan melakukan asistensi dan akan tetap mengawal, yang akan dilakukan oleh penyidik Polres Garut, saya siap bertanggung jawab," kata Kapolres Garut, AKBP Rio Wahyu Anggoro.
Belum terhitung kerusakan lingkungan akibat tambang pasir ilegal yang ada di Kecamatan Banyuresmi ini, pasalnya, penyidik memerlukan uji laboratorium khusus untuk dampak kerusakan lingkungannya.(thh/rfi).
Load more