DPD Partai NasDem Indramayu Tolak Keras Mahar dan Keputusan DPW Jabar Terkait Nomor

H. Y Husein Ibrahim mengatakan, dengan penolakan seluruh kader Partai NasDem di Indramayu, menurutnya Ketua DPW Jabar tidak obyektif dalam menentukan kebijakan terkait penentuan nomor urut  yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.

 

Penentuan nomor urut tidak sesuai dengan komitmen awal yang diucapkan oleh ketua DPW Jabar Saan Mustofa yaitu nomor urut 1 Calon Legislatif DPR RI pada dapil Jabar 8 akan diberikan kepada H. Y. Husein Ibrahim, namun kenyataanya, Ibrahim diposisikan pada nomor urut 3 dari hasil rapat partai oleh DPW Jabar secara tertutup yang dipimpin oleh Saan Mustofa dan Sekretaris Umum Partai NasDem.

 

 

Hasil rapat tertutup itu memutuskan, nomor urut bacaleg RI dapil Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon,  yaitu nomor urut 1 dari Incumben yaitu H. Satori yang merupakan ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon, nomor urut 2 Hj. Nining yang merupakan pengurus DPP Partai NasDem dan nomor urut 3 yaitu H. Y. Husein Ibrahim.

 

"Seluruh pengurus DPC dan DPRT menolak keras atas kebijakan DPW Partai Nasdem Jawa Barat yang menentukan posisi saya di nomor urut 3. Kang Saan Mustofa tidak objektif dalam menentukan kebijakan, Kang Saan tidak sesuai dengan komitmen awal bahwa pada dapil Jabar 8 saya di posisikan pada nomor ururt 1. Saat mengambil keputusan kenapa tanpa mengundang dulu sejumlah pihak, saya tidak setuju dengan cara seperti ini, lebih baik saya dan seluruh pengurus DPD, DPC dan DPRT mundur dan bubar," ucap Ibrahim saat dimintai keterangannya via telpon, Sabtu (3/6/2023).

 

Bahkan saat Ibrahim menanyakan terkait perihal nomor urut yang tidak sesuai komitmen, Saan Mustofa menyatakan Ibrahim harus membayar mahar yang cukup besar yaitu 3,5 milyar rupiah untuk bisa menggeser posisi Nining pada nomor urut 2, Ibrahim secara tegas menolak dan lebih memilih mengundurkan diri darin Partai NasDem.

 

"Boleh saya menggantikan nomor urut dua menggeser Ibu Nining tapi saya harus membayar mahar sebesar 3,5 milyar rupiah, saya tolak karena Partai Nasdem merupakan gerakan perubahan apalagi Partai NasDem dikenal tanpa mahar apapun, mahar itu diputuskan pada rapat partai DPW Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Saan Mustofa dan Sekum, kalau caranya seperti ini lebih baik saya dan seluruh DPC dan DPRT mengundurkan diri dari Partai NasDem," tegas Ibrahim.

 

Ibrahim mengaku, ia sudah berupaya berjuang untuk membesarkan Partai NasDem di  Kabupaten Indramayu dengan segala macam cara, bahkan dirinya sudah mengeluarkan biaya sendiri hingga puluhan milyar rupiah, tetapi pihak DPW tidak ada penghargaan sama sekali ke pihak DPD.