Hore, Tangerang Selatan Punya Bandara Komersial Sendiri

Jakarta - Bandara Pondok Cabe yang berada di Tangerang Selatan Banten akan melayani penerbangan komersial. Mengutip informasi yang dibagikan oleh akun instagram @infopondokcabe, ada beberapa rute penerbangan yang dilayani, yakni; tujuan Purbalingga, Ngloram, Cepu dan Lampung.

“Tiket sudah bisa dipesan di online travel dan marketplace lainnya. Jadwal keberangkatan tgl 5 Agustus 2022 tersedia ke Ngloram Cepu dan Lampung. Untuk ke Purbalingga, tersedia mulai Rabu 10 Agustus 2022,” demikian keterangan gambar dari akun tersebut, sebagaimana dipantau Minggu (17/7/2022).

Sementara itu, mengutip informasi dari situs Wings Air, Corporate Communication strategi of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, dalam keterangannya mengatakan layanan di Bandara Pondok Cabe memberi kemudahan perjalanan udara bagi pebisnis dan wisatawan yang berasal dari kawasan Jakarta bagian selatan, Jakarta bagian timur, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bekasi, serta area sekitarnya.

“Rencana pembukaan jaringan penerbangan dari Pondok Cabe ke Lampung menambah kota tujuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga cakupan area akan melingkupi dari destinasi Pondok Cabe (PCB) ke Tasikmalaya (TSY), Purbalingga (PWL) dan Cepu Blora (CPF), Sumenep, Pulau Madura (SUP) dan Bandar Lampung – Tanjung Karang (TKG,” ujarnya dalam siaran pers.

Kerjasama PT Angkasa Pura II

Sementara itu, mengutip dari Antara, selain Wings Air, PT Pelita Air Service (PAS) juga sedang mengkaji kelayakan operasi, teknik, dan bisnis pengelolaan Bandar Udara Pondok Cabe bersama dengan PT Angkasa Pura II.

Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan mengatakan kerja sama yang dilakukan dengan PT Angkasa Pura II sebagai upaya dalam memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Bandara Pondok Cabe untuk dapat dikembangkan.

Adapun kerja sama yang dilakukan dengan yaitu penyusunan kajian dalam bentuk studi kelayakan yang mencakup aspek operasi, teknik, bisnis dan aspek legal.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan meliputi pihak Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya.