Isu Kenaikan Tarif Visa on Arrival (VoA) Tiga Kali Lipat, Pelaku Pariwisata Resah

"Target kita 3000 per hari (wisman) belum tercapai, baru 1500. Itupun baru beberapa hari, baru seminggu. Dan terlalu prematur untuk hal-hal yang begituan," ujarnya. 

"Harapannya, iya agar tidak terjadi. Kita kan sering komunikasi dengan pemerintah pusat. Saya pikir Menteri Pariwisata, BUMN  tidak setuju, saya yakin kementerian tidak setuju, cuman iya harus disuarakan oleh industri," ujarnya.

Sementara itu, dikonfirmasi berbeda, Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, bahwa memang benar ada isu dan wacana seperti itu tapi belum berlaku.

"Belum berlaku sampai saat ini dan belum ada regulasinya. Iya itu baru isu," kata dia.

Pihaknya juga belum mengetahui isu tersebut dari mana. Tapi kemungkinan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Itu kalau (tidak salah) Kemenkumham. Tapi jelasnya saya belum tau," ujarnya.

Ia juga menerangkan, bahwa VoA itu berlaku 30 hari bagi wisman ke Bali dengan membayar Rp500 ribu per orang. Namun, bila 60 hari biaya bisa mencapai Rp1 juta.

"Biasanya, rata-rata tamu-tamu itu 30 hari. Paling dia tinggal di sini dia menghabiskan dua dan tiga minggu tinggal disini," jelasnya.

Menurutnya, wajar saja bila pelaku industri di Bali menolak adanya kebijakan tersebut. Karena, saat ini masih memberikan relaksasi untuk wisman yang mulai datang. Selain itu, pertimbangannya harus dibandingkan dengan negara pesaing lainnya seperti Thailand.

"Jadi, wajar mereka menolak kalau mereka (wisman) kesini sama keluarga empat orang begitu, kan ada tambahan (biaya)," ujarnya.

Namun, menurutnya bila akan memberlakukan kebijakan itu timing tidak tepat, karena saat ini Bali sedang meningkatkan animo wisman datang ke Bali.

"Tapi, menurut saya harusnya lihat dulu timing-nya yang tidak pas. Karena, kita sedang meningkatkan dulu animo wisatawan dunia. Di samping itu, melihat kondisi (ekonomi) global dan itu mengurangi animo calon wisatawan untuk datang ke Bali atau ke Indonesia. Setiap kebijakan itu, sebaiknya kita undang dulu stekholder dapat dukungan apa tidak," ujarnya. (AWT/hen)