KASN Anulir Keputusan Bupati Manggarai, 26 Pejabat yang Diberhentikan Sepihak Segera Diberi Jabatan 

Manggarai, NTT - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia menerbitkan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat rekomedasi yang ditandatangani Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto per 28 Maret 2022 itu beredar luas sejak Selasa (29/3/2022) malam.

Surat KASN dengan nomor B1190/JP.02.01/03/2022 yang bersifat "segera" itu merupakan jawaban atas pengaduan dari 26 orang pejabat eselon IIIA dan IIIB yang dicopot tanpa dasar oleh Bupati Manggarai Herbertus G.L. Nabit melalui Keputusan Nomor: HK/67/22 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan pada 31 Januari 2022.

Setelah menerima surat pengaduan itu KASN lantas mengeluarkan Surat Tugas Nomor: ST/12/KASN/3/2022 tanggal 16 Maret 2022. Pun, tim yang ditugaskan telah melakukan pengumpulan data, dokumen, dan informasi serta klarifikasi bersama-sama dengan BKPSDM Kabupaten Manggarai. Mereka adalah Maksimilianus Tarsi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Manggarai, Maria Elsiana A. Nganta  selaku Kabid Pengembangan SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Manggarai, serta Robertus Harianto Parat selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan Karir Aparatur BKPSDM Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan analisis dan telaahan yang mendalam, KASN merekomendasikan tiga poin penting kepada Bupati Manggarai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Pertama, membatalkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/67/2022 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan di Ruteng pada tanggal 31 Januari 2022," demikian bunyi salinan rekomendasi KASN yang diterima tvonenews.com.

Kedua, mengembalikan 24 ASN untuk kembali pada jabatan administrator setara yang kosong yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan informasi Kepala BKPSDM Kabupaten Manggarai yang menyampaikan bahwa akan dilakukan mutasi 2 (dua) ASN atas nama Dorotea Bohas dan Rudi Rudolof Beno pada jabatan Inspektur Pembantu Wilayah 2 dan 5 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, maka harus memedomani Pasal 99 huruf b ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah pada angka 3 dan angka 5.

Baca Juga

Muntah dan Diare, Puluhan Pelajar Diduga Keracun MBG di Kuwus