Komitmen Amman Mineral bagi Dunia Pendidikan di Sumbawa Barat Dipertanyakan

Padahal lanjut akademisi asal Sumbawa Barat ini, pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang harus dilakukan Amman Mineral. Beberapa kegiatan prioritas mencakup bantuan beasiswa/beastudy, bantuan sarana pendidikan dasar dan menengah, bantuan keterampilan dan keahlian, bantuan pengembangan perpustakaan dan literasi, bantuan tenaga pendidik, bantuan pengembangan fasilitas PAUD Holistik Integratif serta pelatihan dan kemandirian masyarakat itu hanya tercatat di atas kertas semata. 
    
"Kegiatan prioritas ini selama beberapa tahun terakhir hanya dijadikan formalitas oleh Amman Mineral. Fakta di lapangan masih banyak program yang belum mereka laksanakan. Belum lagi, keterlibatan masyarakat dan pihak lain di luar perusahaan masih sangat kecil. Mungkin tidak ada," tandasnya. 

Ini baru dari sisi pendidikan, belum lagi dari program prioritas lain PPM termasuk bidang kesehatan masih sangat jauh dari harapan. 

"Kami harap pemerintah pusat mengevaluasi secara penuh apa yang sudah dilakukan Amman Mineral selama ini," tegasnya lagi. 

"Sebab ini menjadi tanggungjawab perusahaan kepada daerah sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri ESDM nomor 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara," tandasnya. 

Doktor Naen menduga, sebagian program yang dilaksanakan Amman Mineral selama ini hanya lip service semata. Terutama program yang berkedok beasiswa. Sebab jumlahnya tidak seberapa dibanding angka ril siswa atau mahasiswa Sumbawa Barat. 

"Mereka selalu saja menggaungkan mendudukung pendidikan di Sumbawa Barat. Tapi tidak diikuti dengan tindakan nyata. Tidak ada yang benar-benar diterapkan oleh Amman, kalaupun ada itu hanya bagian kecil saja," katanya lagi. 

Baca Juga

Kronologi Emak-Emak di Makassar Curi Perhiasan Senilai Rp2 Miliar Lalu Bakar Toko Emas Karena Terlilit Utang, "Bom Molotov" Disiapkan dari Rumah hingga Roknya Sempat Terbakar

Ia mendesak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengambil sikap tegas. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait segera melakukan evaluasi dan audit atas apa yang dilakukan perusahaan selama ini. Sebab, sejauh ini tidak ada yang benar-benar merasakan dampak dan manfaat langsung terhadap program itu. 

"Masyarakat KSB saat ini sudah sangat paham dan kritis. Jangan sampai, ini menjadi bom waktu yang nantinya akan dituntut oleh seluruh rakyat Sumbawa Barat," tegasnya lagi.