Jika Terpilih Jadi Presiden 2024-2029 Petani Indonesia Mau Didata, Ganjar: Selama Ini Berserakan

Denpasar, tvonenews.com - Jika terpilih menjadi Presiden 2024-2029, bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku ingin mendata petani di Tanah Air. Tujuannya untuk mencapai negara yang berdaulat secara pangan.

“Ya saya kira kalau pembangunan pertanian mesti hari ini serius mengurus kedaulatan pangan kita, dimulainya dari mana, data pertanian akurat libatkanlah anak-anak muda dan para peneliti,” kata Ganjar saat kegiatan diskusi dengan kader PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Kamis (2/11/2023).

Menurut dia, dengan terkumpulnya data petani yang ada maka pemerintah tinggal memproses untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi, setelah itu kondisi pangan dapat terakomodir dari hulu ke hilir.

Saat ini yang ia lihat adalah masalah kondisi tanah, cuaca, bibit, pupuk, dan 'offtaker' atau pembeli, di mana dengan berkurangnya subsidi pupuk semestinya petani didukung dari sisi lain seperti fasilitasi menuju pertanian organik, kemudian diberikan stimulan berupa benih, dan nantinya pemerintah sebagai 'offtaker' mengambil dengan harga sesuai.

“Bulog sekarang mengurusi beras saja, yang lain tidak wajib dan yang terjadi mereka harus ambil kredit komersil, apa yang bisa dilakukan ya kembalikan Bulog ke fungsi awal, yaitu sembilan bahan pokok diambil lagi dikuasi negara,” ujar Ganjar Pranowo.

Isu pertanian ini disebut sebagai program prioritasnya bersama Mahfud MD apabila berhasil memenangkan pemilihan presiden nanti, ini menjadi kesempatan sekaligus tantangan baginya.

Baca Juga

Hadapi Gejolak Geopolitik, Zulhas Ajak 20 Organisasi Pemuda Bersatu Jaga Ketahanan Pangan Nasional

“Ya selama ini (pertanian) berserakan, kalau kita bicara subsidi pupuk saja sekarang kan dikurangi sama pemerintah, makanya ribut di bawah karena tidak ada transformasi utama ke pupuk organik, begitu dikurangi mestinya segera dimasukkan pendamping untuk bisa menyangga mereka, ini penting untuk mengelola pertanian kita,” kata dia.

Maka dari itu, Ganjar meyakini jika tidak ada data petani maka rencana untuk kedaulatan pangan hingga ingin menekan impor akan kacau. (ant/ito)