Viral Gua di Bali Dijadikan Restoran, Satpol PP Ancam jika Tak Punya Izin

Badung, Bali - Sebuah gua dijadikan restoran mewah di kawasan Pecatu, kabupaten Badung, Bali. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi pun angkat bicara soal izin.

Dharmadi menyatakan, pihak Satpol PP Kabupaten Badung, Bali, akan melakukan pengecekan perizinan terkait adanya penemuan gua yang dijadikan restoran di kawasan hotel di Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan tersebut. 

"Satpol PP Badung besok rencananya sudah mau turun dengan beberapa instansi terkait yang terlibat di dalamnya," kata dia, saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (18/7/2022).

Satpol PP juga belum mengetahui apa gua yang dijadikan restoran itu adalah gua asli atau gua buatan. "Saya tidak tahu ini gua buatan atau asli ada. Ini yang tidak (diketahui) kita, makanya perlu didalami," imbuhnya.

Namun, menurutnya secara prinsip sebenarnya gua yang dijadikan restoran itu bagian dari kreativitas para pengusaha untuk menarik simpati pengunjung dan tampil lain daripada yang lain. 

"Tapi, kalau kaitannya berkaitan dengan izin (nanti diceks) oleh Badung. Apa iya, sudah mengantongi izin operasional atau lain sebagainya. Itu yang perlu dipastikan dulu di lapangan," ungkapnya.

Baca Juga

HUT Satpol PP dan Satlinmas 2026 jadi Momentum Penegasan Peran Trantibumlinmas

Namun, menurutnya bila tidak berizin tentu aktivitas restoran di gua tersebut tidak boleh dilakukan karena itu sudah kewenangan pemerintah dan harus ditutup sementara.

"Kalau tidak dapat izin tentunya kegiatan usaha tidak boleh berlangsung. Sementara ditutup sampai izinnya keluar dulu. (Kalau gua asli) itu sudah ada di kewenangan pemerintah. Dan tidak boleh dijadikan tempat usaha, namanya itu kan bagian dari perekonomian pemerintah atau mungkin di kerjasamakan, sah-sah saja soal itu," jelasnya.

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa nanti bila ditemukan ada yang dilanggar dalam kegiatan restoran dalam gua tentu akan turun dengan tim gabungan.

"Kita lihat dulu hasil pendalaman dari (Satpol PP) Badung dulu apa yang dilanggar. Terus apa ketentuan dari tugas dari provinsi di sana, kewenangan seperti apa. Kalau memang itu sepenuhnya dari tanggung jawab kabupaten iya saya serahkan ke kabupaten untuk menyelesaikan. Tapi, kalau itu ada bagian dari kewenangan provinsi nantinya kami turun bersama-sama gabungan dengan kabupaten," ujarnya.