AFC Cabut Status Tuan Rumah Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 usai Demo Besar-besaran?

Jakarta, tvOnenews.com - AFC terancam mencabut status tuan rumah Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 usai terjadi demo besar-besaran.

Berdasarkan regulasi resmi AFC, setiap asosiasi yang dipercaya menjadi tuan rumah wajib menjamin keamanan penuh bagi pemain, ofisial, hingga penonton. 

Jika terjadi gangguan serius yang mengancam jalannya pertandingan, AFC berhak mengambil langkah ekstrem, mulai dari menunda jadwal hingga mencabut status tuan rumah dan memindahkan laga ke negara lain.

Dalam dokumen peraturan turnamen, AFC menegaskan bahwa peristiwa yang digolongkan sebagai force majeure  termasuk kerusuhan, konflik, maupun bencana bisa menjadi alasan kuat untuk merelokasi pertandingan. 

Sumber :

• Julio Trisaputra/tvOnenews

Artinya, jika demonstrasi di Indonesia dinilai berpotensi mengganggu keamanan, PSSI harus segera melaporkan kondisi tersebut kepada AFC. 

Jika tidak, risiko sanksi finansial hingga larangan berpartisipasi di edisi berikutnya bisa dijatuhkan.

Sejarah mencatat, AFC bukan pertama kali mengambil keputusan semacam itu. Pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 lalu, Lebanon kehilangan status tuan rumah karena situasi keamanan yang memburuk. 

Semua laga grup mereka dipindahkan ke Yordania. Begitu juga dengan Yaman yang sejak 2015 tak pernah lagi bisa menggelar pertandingan internasional akibat perang saudara, sehingga selalu bermain di negara netral.

Jika skenario serupa terjadi di Indonesia, negara-negara seperti Korea Selatan, Macau, hingga Laos yang berada satu grup berpeluang ditunjuk sebagai pengganti tuan rumah. 

AFC biasanya memilih lokasi yang aman, memiliki infrastruktur memadai, serta akses transportasi internasional yang lebih stabil.

Bagi Timnas Indonesia U-23, kehilangan status tuan rumah jelas akan menjadi kerugian besar. 

Dukungan suporter di kandang sendiri sering menjadi faktor penentu dalam laga krusial, apalagi persaingan di babak kualifikasi sangat ketat. 

Selain itu, secara finansial, Indonesia juga bisa kehilangan subsidi dan berpotensi terkena denda jika dianggap lalai memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara.