Selamat Jalan Pak Irsyad, Wartawan dan Politikus

Jakarta - Seorang sahabat, wartawan senior, salah satu mentor kami di dunia jurnalistik semalam pergi dipanggil menghadap Ilahi. Dia adalah Drs HM Irsyad Sudiro MSi yang mengembuskan nafas terakhir Kamis (29/ 9) malam pukul 19.00 WIB dalam usia 80 tahun. Meninggalkan seorang istri, Ibu Hj. Fakhomah dan lima anak, putra-putri serta enam cucu. 

Menurut Azimah, menantunya, almarhum sudah cukup lama tidak beraktifitas karena menderita sakit. Terakhir, ia dirawat lima hari di ICU RSCA Depok akibat komplikasi beberapa penyakit. Irsyad adalah wartawan senior mantan Redaktur Pelaksana Harian Angkatan Bersenjata. 
 
Guru Agama 

Irsyad kelahiran Kediri, Jawa Timur 4 Mei tahun 1942. Ia mengawali karir sebagai guru agama Islam (1961-1965). Kariernya di dunia pers diawali sebagai wartawan di Harian Angkatan Bersenjata (1965-1985). Meskipun setelah terjun ke politik secara formal tidak lagi sebagai wartawan, namun ia tidak pernah berhenti menulis, Irsyad bahkan melahirkan banyak buku.

Di dunia politik karirnya berkembang pesat. Dia termasuk elit senior di Partai Golkar, pernah duduk beberapa priode sebagai anggota DPR-RI. Irsyad Sudiro pernah menjabat Ketua Fraksi Golkar (1979-1999) dan dalam catatan ia anggota parlemen dari Golkar yang bersuara lantang di parlemen meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Irsyad juga pernah menjadi  Ketua Badan Kehormatan DPR-RI (2004-2009). Terakhir  tercatat  anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar hingga sekarang.

Saya mengenal Pak Irsyad pertengahan tahun 1970 an. Sering bertemu jika saya mengantarkan artikel kegiatan budaya dan resensi pertunjukan kesenian maupun film ke kantor HAB di Kramat Raya. Sosok yang enak dan nyambung diajak ngobrol. Kami sering berdiskusi soal perkembangan dunia  kesenian dan kebudayaan. Ia kemudian menawari saya bekerja sebagai wartawan tetap di HAB  sejak 1976. 

Pendapatnya menarik mengenai kendala yang dihadapi dunia kesenian karena kita tidak serius menangani politik kebudayaan. Sorotannya terhadap ketimpangan perjalanan bangsa Indonesia sama. Karena pemerintah tidak menganggap pembangunan kebudayaan sebagai prioritas utama. 

Presiden pertama Bung Karno memprioritaskan pembangunan politik selama pemerintahannya. Setelah itu Presiden Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi. Mestinya setelah itu, pemerintahan selanjutnya fokus pada pembangunan kebudayaan. Setelah reformasi, berganti-ganti rezim yang berkuasa namun tidak satu pun meletakkan kebudayaan sebagai landasan pembangunan bangsa.