Tantangan Menpora: Antara Kapasitas dan Kepentingan Politik

Oleh: Putri Khairunnisa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI)

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

   Ketika negara-bangsa sibuk dengam dihadapkan arus globalisasi dan teknologi, pembangunan kepemudaan sering dipoles sebagai program resmi: pelatihan, kaderisasi, hingga seremoni nasional.

Namun jika kita boleh jujur di balik jargon tersebut, pemuda kerap dijinakkan dan digunakan untuk menjadi pengawal status quo, bukan penggugat ketidakadilan dan asset bangsa dalam pembangunan di masa mendatang.

Mengutip dari Benedict Anderson, lewat gagasan Imagined Communities, pernah menunjukkan bagaimana bangsa dibangun lewat imajinasi kolektif yang dipicu media cetak.

Pemuda, dalam sejarah, justru selalu menjadi penggerak yang berani: dari mahasiswa Indonesia 1966, hingga generasi muda Jepang di era Meiji.

Mereka membayangkan ulang bangsa, bahkan ketika elit dan penguasa berusaha mengarahkan arah imajinasi itu sesuai kepentingannya.

Sejarah panjang bangsa Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran serta pemuda dalam Pembangunan. Hari ini kita dihadapkan dengan persoalan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang sering terjebak dalam versi slogan nasionalisme dan patriotisme dalam bingkai media sosial.

Kita melihat titik ini, potensi revolusioner pemuda dikebiri.

Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) merupakan sebuah institusi penting dalam sebuah regenerasi Indonesia dalam menjawab sebuah tantangan zaman.

Menpora (Menteri Pemuda Olahraga) mempunyai beban berat yang harus dipikulnya. Sebab ia harus mempunyai blue print tentang pemuda dan olahraga bukan hanya sebatas slogan nasionalisme dan patriotism yang tertulis dalam sebuah kertas.

Namun harus diselaraskan dengan sebuah kebijakan yang keberpihakan dalam pembanganunan hal tersebut.

Berbicara pemuda hari ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan persoalan pemuda yang terjebak dalam sebuah lanskap baru di era digital.

Kita lihat sendiri era digital menjadikan Media sosial sebagai “mesin cetak” masa kini yang melahirkan solidaritas transnasional yang mengarah kepada disorientasi.

Di sinilah poin penting pertama, pembangunan kepemudaan seharusnya bukan soal menyiapkan pemuda yang patuh atau membuka ruang bagi imajinasi yang liar, berani, dan radikal.

Pemuda perlu merebut kembali alat produksi imajinasi dari ruang kelas hingga algoritma digital untuk menciptakan solidaritas lintas daerah, bangsa dan bahasa dalam Pembangunan nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Artinya pemuda-pemudi Indonesia harus dipersiapkan untuk menjawab tantangan zaman dari segala aspek, baik itu aspek kesehatan, pendidikan, teknologi, iman dan tawqa.

Dengan kata lain pemuda harus memiliki kecerdasan intelektual atau cendikiawan yang mampu beradaptasi dengan era digital sera memiliki basis moralitas yang kuat bersumber dari agama dan budaya.

Poin penting kedua yakni adalah Pembangunan olahraga Indonesia. Kita tidak ragu dengan bidang olahraga serta atlet Indonesia dengan segudang prestasi mulai dari tingkat lokal, nasional, bahkan sampai Internasional.

Namun keraguan itu justru datang dari pemimpin institusi apakah mampu membuat sebuah blue print atau grand desain tentang pembangunan, pengelolaan serta menerapkan kebijakan dalam ekosistem olahraga.

Karena kenyataan pahit hari ini adalah banyak atlet Indonesia dengan berbagai macam prestasi yang mengharumkan nama negara tetapi minim perhatian dan pemberdayaan dari pemimpinnya.

Refleksi dari coretan di atas, jelas bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau hanya sebatas formalitas.

Pemuda Indonesia harus ditempatkan sebagai pusat strategi pembangunan nasional dan ujung tombak bangsa serta negara, bukan hanya sekadar penerima program.

Pemerintah, terutama melalui kementerian terkait, perlu menyusun kebijakan yang konkret, secara sistematis, terstruktur, dan berjangka panjang serta perlunya melakukan perbaikan norma-norma hukum yang mengatur tentang pemuda.

Dalam hal kepemudaan, ini berarti perlu memfasilitasi ruang bagi pengembangan intelektual, moral, dan kreativitas digital, agar generasi muda siap menghadapi dan menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas budaya dan agama.

Sementara itu, di sisi lain dalam ekosistem olahraga membutuhkan perhatian serius: tidak cukup hanya mengapresiasi prestasi, tetapi juga menyiapkan infrastruktur, pembinaan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi atlet dan pelatih.

Rencana pembangunan olahraga harus dituangkan dalam blueprint yang jelas, melibatkan para ahli yang kompeten, serta mekanisme evaluasi yang transparan bukan berdasarkan kepentingan para pihak tetapi kepentingan yang berpihak kepada negara.

Dengan pembahasan di atas dan untuk mewujudkan perbaikan di bidang pemuda dan olahraga, apa perlu dibuatkan sebuah sayembara?

Namun, sekiranya jika dibuat sayembara tersebut itu dikembalikan lagi kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif yang nantinya akan memastikan bahwa siapa yang layak menempati posisi Menpora.

Karena pilihan presiden pastinya memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang selaras serta mampu mengejawantahkan dan mengeksekusi program-program strategis tersebut.

Seleksi berbasis kapasitas dan rekam jejak yang nyata jauh lebih penting daripada pertimbangan politik semata.