Centeng Demokrasi

(Catatan Pemred tvOnenews, Ecep Suwardaniyasa)

PADA dekade 1980-an membayangkan sosok preman adalah mengingat seorang lelaki berwajah macho, dengan bandana merah di kepala, mengenakan jaket kulit dan celana jeans belel. Rambutnya gondrong awut-awutan persis seperti penyanyi rock Ikang Fawzy yang di era itu memang mempopulerkan istilah preman dengan lagunya yang diputar di mana mana: dinyanyikan pengamen di perempatan jalan, di putar keras-keras di angkutan umum, dan diperdengarkan di pasar-pasar.

“Di zaman resesi dunia
Pekerjaan sangat sukar, juga pendidikan
Di sudut-sudut jalanan banyak pengangguran
Jadi preman 'tuk cari makan.”

Namun, jangan dibayangkan lirik yang dinyanyikan Ikang bisa diputar di TVRI, televisi satu satunya milik pemerintah di Indonesia saat itu. Sensor akan menjegal habis lirik yang menceritakan kehidupan preman di Jakarta.

Tapi, itu cerita lama. Kini preman telah bersalin rupa tak ubahnya aktor politik resmi. Pakaiannya mirip tentara, berseragam lengkap dengan baret merah mirip pakaian resmi pasukan elit Republik. Bahkan pemimpinya Rosario de Marshall biasa dipanggil dengan nama Hercules saling tantang di media massa dengan mantan pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.

Demikian membaca Hercules sekarang tidak sederhana menyikapi seorang preman yang memalak di ujung perempatan jalan. Hercules dengan GRIB Jaya bukan lagi sekadar aktor kekerasan, tetapi juga bagian dari struktur sosial-politik yang kompleks.

Sumber :

• Instagram @razmannasution71

Hercules bukanlah tokoh politik dalam arti konvensional. Ia bukan anggota legislatif, bukan pemimpin partai, dan tidak pernah menjabat posisi formal dalam pemerintahan. Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima TNI secara terang terangan menyebut Hercules “hanya” seorang tenaga bantuan operasi (TBO) yang direkrut ketika tentara menggelar operasi militer di Timor Timur pada 1975-1999. Saat itu tugas seorang TBO adalah pembantu tentara, seperti mengangkat logistik, menjadi pemandu medan, penerjemah, atau bahkan bagian dari operasi kontra-gerilya.

Namun, proses keterlibatan Hercules di TBO-lah sejatinya menjadi pintu masuknya memiliki jaringan kuat ke pimpinan militer yang kini punya pengaruh dalam dunia politik.  

Hercules lalu menunjukkan bagaimana kekuatan informal bisa mengalami institusionalisasi dan bertransformasi menjadi aktor politik yang sah. Ormas GRIB yang ia pimpin memiliki struktur organisasi, seragam, simbol, dan hierarki komando layaknya institusi formal. Mereka kerap tampil dalam kegiatan-kegiatan resmi, menyatakan dukungan politik kepada tokoh tertentu—-seperti Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024-—dan bahkan mengklaim diri sebagai penjaga moralitas, ketertiban sosial, dan nasionalisme. Ini merupakan bentuk transformasi dari kekuatan jalanan menjadi kekuatan politik.

Peran kelompok preman, ormas, dan milisi dalam sistem politik dan sosial Indonesia pasca-Soeharto seperti saat ini pernah dikaji peneliti asing. Pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Ian Douglas Wilson dalam buku Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru mengungkap bagaimana kelompok-kelompok preman ini bisa beradaptasi karena memanfaatkan perubahan politik untuk memperkuat posisi mereka.

Bagi Wilson sejarah premanisme di Indonesia berdiri sekokoh tembok Istana. Kiprahnya bisa dilihat dari praktik sosial dan politik sejak masa kerajaan tradisional hingga era kiwari. Pada masa Orde Baru, misalnya kelompok preman sering digunakan sebagai alat untuk menegakkan ketertiban sosial versi negara dan melanggengkan kekuasaan rezim, misalnya melalui organisasi pemuda yang diberi kewenangan untuk menindak pengkritik rezim dengan mengatasnamakan Pancasila.

Sumber :

• Istimewa

Tak lalu setelah Orde Baru runtuh, kelompok preman menghilang. Dunia percentengan ternyata juga bertransformasi dengan sama cepatnya mengikuti  lanskap politik Indonesia modern yang tengah berubah. Dengan jenial, para gali, preman, jago dalam skala lokal dan nasional membentuk berbagai organisasi mengatasnamakan membela agama dan memperkuat identitas etnis sebagai landasan pendirian “ormas”.

GRIB Jaya, yang didirikan oleh Hercules misalnya merupakan contoh konkret dari fenomena ini. Hercules, yang dikenal sebagai mantan preman di Tanah Abang, kini memimpin ormas yang memiliki struktur organisasi dan jaringan yang luas. Hercules yang awalnya beroperasi di luar sistem formal dapat memasuki arena politik melalui jalur organisasi masyarakat.

Menurut Wilson, jenis baru kelompok preman terorganisir ini lalu memadukan perburuan rente secara predatoris dengan klaim merepresentasikan kelompok sosial-ekonomi yang terpinggirkan. Wilson menekankan bahwa mereka berhasil merebut legitimasi yang tidak semata-mata dilandaskan pada tindak pemalakan dan kekerasan, tapi juga cerdik menjadi perantara antara politik informal jalanan dengan politik formal parlemen.

Hubungan simbiosis mutualisme, ujar Wilson, tercipta dari relasi saling membutuhkan semacam itu. Preman yang tergabung dalam ormas lalu memiliki daya tawar, sementara dunia politik formal juga memanfaatkan "layanan" mereka. Wilson menggambarkan situasi ini sebagai "mafia tanpa bos", di mana negara terpecah dan tidak mampu lagi mengendalikan “bekas tukang pukulnya” secara efektif. Pada akhirnya kelompok-kelompok ini menjadi aktor penting dalam konsolidasi kuasa kewilayahan di tingkat lokal maupun nasional.

Tentu selalu ada hubungan benci dan rindu. Sudah bukan rahasia jika kelompok-kelompok ini di tingkat bawah jadi “binaan” aparat keamanan di tingkat lokal. Pimpinan kelompok preman di tingkat lokal dan aparat resmi negara saling kunjung untuk berbagi “peran” dan “operasi” di lingkungannya masing-masing. Namun, ketika sudah “saling makan” jatah logistik di lapangan, hubungan bisa berubah saling antagonistik.

Sumber :

• YouTube/Gus miftah official

Sayangnya, publik seringkali tak melihat fakta-fakta “di belakang layar” semacam itu. Kita (salah satunya pers) misalnya hanya menyaksikan peristiwa-peristiwa besarnya saja. Wartawan sibuk menulis penangkapan salah satu pentolan ormas GRIB Jaya Depok oleh petugas yang menimbulkan kekisruhan, anggota ormas lainnya mengamuk membakar sejumlah mobil milik aparat kepolisian. Jurnalisme investigasi tidak dihadirkan untuk mengungkap hubungan yang sebenarnya, relasi yang bisa membuat kita merasa miris, bagaimana sebuah ormas preman dalam struktur negara pada mulanya dibiarkan dan diberi kekuasaan lebih besar dari seharusnya.  

Yang jelas, keberadaan ormas seperti GRIB Jaya menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi Indonesia. Fenomena GRIB Jaya menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia belum sepenuhnya institusional. Proses politiknya masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan informal dan hubungan patron-klien. Demokrasi prosedural sepertinya berjalan baik, tetapi substansinya sebenarnya masih sering diwarnai oleh praktik kekuasaan yang berbasis kekuatan jalanan, pamer otot dan loyalitas pribadi.

Lebih jauh, tumbangnya Orde Baru, menyadarkan kita Indonesia mengalami kekosongan ideologis. Orde Baru, dengan segala otoritarianismenya, suka atau tidak harus diakui berhasil menciptakan satu bentuk ideologi negara yang relatif stabil. Negara hadir memberikan rasa aman, penegakan hukum yang melanggar HAM, misalnya operasi memberantas premannya dengan menggelar petrus (penembakan misterius).

Namun, ketika rezim Soeharto jatuh, negara seperti kerupuk tersiram air, meleyot menghadapi kelompok kelompok preman. Negara tidak mampu lagi menjadi sumber tunggal moralitas dan nilai-nilai kolektif. Di tengah kekosongan inilah, ormas-ormas baru bermunculan untuk mengklaim posisi ideologis tersebut.

Nah, saat negara “vakum ideologi” lalu ada aktor-aktor lain mengambil alih peran itu—entah ormas keagamaan atau GRIB Jaya dengan ketokohan Hercules—siapa yang kira-kita patut dipersalahkan?