Melawan Sejarah

Kita juga tak ingin tokoh tokoh agama ---sebagai sumber legitimasi moral bangsa---berguguran akibat terjerat korupsi. Kita tahu sejumlah bekas Dirjen Minerba Kementerian ESDM terjerat kasus korupsi: ada Ridwan Djamaluddin yang sudah divonis 3,5 tahun dan Bambang Gatot Ariyono yang belum lama ditetapkan sebagai tersangka. Kedua mantan Dirjen Minerba ini tersangkut korupsi izin usaha pertambangan.  

Muhammadiyah juga agaknya paham PP Minerba yang dikeluarkan dengan waktu relatif sangat singkat ini semangatnya melawan sejarah. Batu bara sebagai energi fosil adalah bagian dari residu sejarah Revolusi Industri pada abad 19 lalu. 

Di banyak tempat di dunia, semangat untuk segera mematikan sumber energi fosil ini justru tengah bergelora. Penyebabnya “emas hitam” dianggap biang pencemaran udara di dunia. Batu bara selama ini umumnya digunakan untuk menggerakkan turbin di pembangkit listrik tenaga uap. Setiap pembangkit listrik yang dihidupkan dengan batu bara mengeluarkan sepertiga ton karbon dioksida untuk setiap megawatt-jam listrik yang  dihasilkan. 

Inggris misalnya menutup sepertiga dari sisa kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara sejak lima tahun lalu. Spanyol juga menutup separuh pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimilikinya---lebih dari tujuh pembangkit listrik tenaga batu bara dimatikan—sejak dari Coruna hingga Cordoba. 

Tak hanya di Eropa, semangat ini pun menular ke benua Asia. Negeri seperti India misalnya, yang pembangkit listriknya masih didominiasi tenaga batu bara, disebutkan oleh Global Energy Monitor  tak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru. Sebaliknya, India menutup 300 MW pembangkit listrik tenaga uapnya. Filipina dan Bangladesh juga telah berkomitmen tak membangun pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru. 

Kelas menengah di Asia agaknya sadar, pencemaran udara dan kerusakan alam akibat eksplorasi tambang telah memicu perubahan iklim. Akibatnya, badai, banjir, kekeringan yang dipicu dari kerusakan lingkungan mengintai setiap saat. Krisis pangan pun membayang. 

Berhadapan dengan bencana ekologis, ormas agama semestinya menjadi pengkritik industri ekstraktif, bukan malah menjadi pelaku perusakannya. Yang paling berbahaya, jika ormas keagamaan ikut cawe-cawe dalam industri tambang, maka ia kehilangan legitimasi moralnya untuk mengritik bukan hanya dampak tambang, juga kondisi bangsa lainnya.