Evaluasi Program Penyediaan Pupuk Bagi Petani

Namun, lanjutnya, pembayaran langsung tersebut harus dibatasi hanya untuk pembelian input pertanian sehingga tidak dapat ditarik tunai dan tidak boleh dibatasi pada pupuk saja dan merek tertentu saja sehingga memungkinkan petani menggunakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan saat ini DPR sedang mencari formula terbaik untuk mengatasi secara tuntas permasalahan program pupuk bersubsidi.

"Apakah pupuk bersubsidi ini akan seperti sekarang, kita perbaiki penerimanya, atau subsidi di hilir, atau petani diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pembelian pupuk ini. Nah, sementara hal ini masih didiskusikan," kata Akmal.

Ia menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran untuk petani yang mempunyai lahan dua hektare ke bawah. Hal tersebut, lanjutnya, berpedoman pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan kartu tani diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Kebijakan e-RDKK dinilai juga berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak dapat diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk. (ant)