Aktivis Peduli Jakarta Mempertanyakan Akurasi Data BPS DKI Soal Angka Kemiskinan Ekstrem

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk mempertanyakan akurasi data kemiskinan ekstrem mencapai 95 ribu jiwa yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Aktivis yang kerap dipanggil Nova ini menegaskan bahwa dalam menyajikan sebuah data terutama terkait kemiskinan perlu diuji secara holistik sebelum menjadi konsumsi publik.

Penyajian data juga perlu dilakukan dengan pendekatan secara Multidimensional Poverty Index merupakan salah satu pendekatan baru dalam mengukur kemiskinan. Berbeda dengan pendekatan pengukuran kemiskinan lainnya, MPI melihat potret kemiskinan dari banyak dimensi (multi dimensi).

"Sampel data yang dijadikan rekomendasi oleh BPS untuk bahan analisa kemudian menentukan kemiskinan ekstrem seseorang itu harus dilihat secara holistik. Misalnya, apakah saat mengkategorikan seseorang dalam level miskin itu sudah memakai kajian pendekatan Multidimensional Poverty Index," kata Nova, saat dihubungi media, pada Jumat (3/2/2023).

Nova mengkritisi bahwa dalam menganalisis dan mengumpulkan data kemiskinan perlu dilakukan secara door-to-door ke rumah warga sasaran. Tidak cukup hanya mengambil sampel yang sudah dikumpul oleh RT, RW, Kepala Desa atau Lurah.

"Perlu ada assessment lapangan yang berulang-ulang, kemudian mendata itu masuk ke rumah warga, bukan hanya datang ke perwakilan seperti lurah atau sebagainya sehingga bisa melihat klasifikasi lapangan sesuai dengan SOP," tuturnya.

Baca Juga

Ini Spesifikasi Bus Transjabodetabek Blok M- Bandara Soetta

Data kemiskinan ini harus memperhatikan berbagai variabel. Jika hal itu terlewati, akan ada kerentanan, konflik, ancaman, infrastruktur, transportasi, kesehatan, budaya, pendidikan, dan lain-lain yang berimbas buruk.

Sebagai informasi, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana menuturkan bahwa kriteria kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran kurang dari 1,9 dolar AS atau sekitar Rp11.633 per hari atau di bawah Rp350 ribu per bulan.

Kemudian karakteristik kemiskinan ekstrem tinggal di hunian yang tidak layak dengan luas lahan per kapita di bawah delapan meter persegi. (agr/ree)