Heru Budi Fokus Prioritaskan Transportasi Umum Ketimbang ERP

Jakarta - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih memprioritaskan pembangunan transportasi umum ketimbang membahas perihal jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Yang diutamakan itu yang sudah, seperti TransJakarta, sudah ada MRT, yang sudah ada LRT, itu yang kita utamakan," kata Heru Budi, di kawasan Jakarta Barat, pada Kamis (19/1/2023).

Sementara untuk perkembangan ERP sendiri dia mengaku masih dalam tahap proses dan membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Terutama dalam penerapan di sejumlah titik ruas jalan yang telah ditetapkan, sebab akan diterapkan secara bertahap.

"Untuk ERP, walaupun tahapannya enggak tahu sampai tahun berapa itu, sampai 21 titik kan secara bertahap. Masih dalam proses," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

Melansir draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) berbunyi kebijakan ini akan diterapkan pada beberapa ruas jalan di waktu tertentu.

"Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu indonesia bagian barat," bunyi Pasal 10 ayat 1, dikutip pada Selasa (10/1/2023).

Kendati demikian, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari dinas.

Sementara, untuk besaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (agr/ree)