Kronologi Kasus Pengadaan Tanah di Pulo Gebang yang Diusut oleh KPK RI

Dalam hal ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada media. Dia menuturkan ada penggeledahan terkait alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata dia, saat dihubungi media, pada Selasa (17/1/2023).

Ketua DPRD Dukung KPK Melakukan Penyelidikan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melalui keterangan resmi, mengaku mendukung upaya KPK dalam proses penyelidikan di kantor legislatif tersebut.

"Sebagai Ketua DPRD DKI saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," tuturnya, pada Senin (17/1/2023).

Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan apa yang dilakukan oleh tim KPK. 

Kendati demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta telah dilakukan secara transparan, terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," pungkasnya.

Hingga berita ini naik, belum diketahui secara jelas alat bukti apa yang tengah dicari pihak KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta.

KPK Bawa 7 Koper Usai Geledah Gedung DPRD

Usai menghabiskan waktu pemeriksaan selama lima jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI keluar dari gedung DPRD DKI Jakarta membawa tujuh koper.

Diketahui, tujuh koper tersebut diduga berisi berkas hasil penggeledahan. 

Berdasarkan pantauan tim tvonenews.com, petugas KPK keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu Gedung DPRD lama. 

Koper-koper tersebut segera dimasukan ke dalam enam mobil jenis mini bus yang telah bersiaga di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. 

Usai memasukkan tujuh koper berwarna hitam dan merah tersebut ke dalam mobil, petugas KPK segera meninggalkan gedung legislatif tersebut. (agr/ree)