Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (17/1/2023).

Diketahui, para penyidik KPK menyusuri ruangan Komisi C DPRD DKI Jakarta lengkap dengan rompi berwarna krem dengan sematan tulisan KPK.

Meski begitu, awak media tidak diperkenankan masuk oleh pengamanan dalam (Pamdal) DPRD DKI Jakarta, dia berujar bahwa gedung tengah ditutup sebab sedang ada pemeriksaan.

"Semua akses ditutup, sedang ada pemeriksaan," ujar salah satu petugas Pamdal.

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa para penyidik KPK tidak hanya memeriksa ruangan Komisi C, namun ruangan setiap fraksi juga didatangi.

"Tadi semua ruangan juga diperiksa, semua fraksi didatangi," kata dia.

Kabarnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di lantai 4, lantai 8, dan lantai 10. 

Hingga berita ini naik, belum mendapatkan keterangan apa maksud dan tujuan lembaga antirasuah mendatangi gedung legislatif tersebut.

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang

Gedung DPRD DKI Jakarta didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penggeledahan. 

Dalam hal ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada media. Dia menuturkan ada penggeledahan terkait alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. 

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata dia, saat dihubungi media, pada Selasa (17/1/2023). 

Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melalui keterangan resmi, mengaku mendukung upaya KPK dalam proses penyelidikan di kantor legislatif tersebut. 

"Sebagai Ketua DPRD DKI saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," tuturnya. 

Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan apa yang dilakukan oleh tim KPK.  

Kendati demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta telah dilakukan secara transparan, terbuka untuk umum. 

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," pungkasnya. 

Hingga berita ini naik, belum diketahui secara jelas alat bukti apa yang tengah dicari pihak KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta. (agr/put/muu)