DPRD DKI Jakarta Sebut Penerapan ERP Menambah Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp60 Miliar

Jakarta - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail prediksi apabila kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan, akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp60 miliar.

"Kalau itu benar diterapkan, tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar sampai Rp60 miliar dana yang masuk," kata dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (17/1/2023).

Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merincikan bahwa pendapatan Rp60 miliar tersebut merupakan perhitungan untuk dua kali perjalanan atau pulang dan pergi. 

Sementara, retribusi satu kali perjalanan diprediksi meraup sebesar Rp30 miliar.

"Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dengan potensi penerimaan sebesar itu ini harus ditangani dan terapkan dengan baik," ungkapnya.

Kendati demikian, Ismail enggan menjelaskan perhitungan tersebut lebih terperinci, seperti jumlah rata-rata kendaraan pribadi yang melintas perharinya di 25 ruas jalan tersebut.

Baca Juga

Soal Isu Koalisi Permanen, PKS: Jangan Jadi Kepentingan Elit, Rakyat Harus Ikut

Selain itu, dia menyebutkan perlu adanya badan khusus yang bertanggung jawab mengurusi pendapatan dari penerapan ERP ini. Serta perlu dilakukan uji coba penerapan di sedikit ruas jalan.

"Tadi juga sempat didiskusikan juga ini sangat terkesan memberatkan kalau pun diterapkan. Harusnya diuji coba di ruas-ruas tertentu. Karena kalau dulu, tadi ada yang mengingatkan juga sebenarnya ide awal 2014 itu di tiga ruas jalan, Kuningan, Rasuna Said seperti itu," pungkasnya. (agr/ree)