Ajang Balap Formula E 2023, Pemprov DKI Tunjuk IMI Jadi Penanggung Jawab Teknis Kesalamatan dan Balapan

Jakarta - Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet menyatakan bahwa pihaknya diberi tanggung jawab atas teknis keselamatan dan teknis pada ajang balap mobil listrik Formula E 2023.

“Kalau ini pasti akan streering commitee karena secara teknis pemegang hak Formula E menyerahkan teknisnya kepada IMI sebagai penanggung jawab teknis keselamatan sekaligus teknis balapnya daripada Formula E,” kata Bamsoet, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (16/1/2023).

Bamsoet sangat optimis jika gelaran balap mobil listrik Formula E akan mengikuti jejak sukses ajang Balap Formula E 2022 di bawah naungan PT Jakarta Propertindo (JakPro).

“Tapi untuk pelaksanaannya itu panitianya adalah di bawah kewenangan JakPro,” sambung dia.

Sementara untuk sponsor kegiatan Formula E, seluruh jajaran sepakat untuk tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh Karenanya, Formula E berkomitmen akan mencari dana sponsor dari pihak swasta, tidak melibatkan BUMD atau pun BUMN.

“Kita sepakat bahwa dana nanti yang dipakai untuk Formula E, non APBD harus sepenuhnya swasta dan sponsor,” tutup Bamsoet.

Sementara diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sebut rencana balap mobil bertenaga listrik Formula E 2023 tidak bijaksana lantaran tidak ada transparansi.

Hal ini bermula gelaran serupa Formula E 2022 dituding tidak transparansi bahkan hingga Anies Baswedan meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, gelaran tersebut masih tidak kunjung diaudit dengan alasan tidak ada kantor akuntan publik yang mau melakukan audit

“Rencana balapan (Formula E) untuk 2023 tidak bijaksana karena alasan pelaksanaan tidak dibuka ke publik. Kalau untung, tentunya masuk akal untuk dilangsungkan,” kata Gilbert saat dihubungi media, Kamis (10/11/2022).

Namun, Gilbert juga mempertanyakan apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayarkan sehingga secara hukum harus dilaksanakan kendati mengalami kerugian. 

Hingga saat ini pihak penyelenggara Formula E tidak memberikan pernyataan apa pun. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini pun menilai seharusnya hal-hal seperti ini sebaiknya dibuka ke publik. (agr/mii)