Kawal Vonis Mati Herry Wirawan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tunggu Berkas Resmi dari MA

"Kami tidak bisa melakukan penyitaan karena tidak ada dasar dari pengadilan. Namun berdasarkan informasi, terdakwa memiliki lahan tanah dan bangunan. Meski memang belum jelas, kami mohon ini dikabulkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dan beberapa pihak terkait membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) untuk mengawal dan memastikan vonis hukuman mati pelaku pemerkosaan terhadap 13 santri di Bandung yaitu Herry Wirawan (HW).

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menuturkan bahwa sinergi dan kerja bersama dari lintas sektor akan sangat penting dilakukan dalam penanganan perkara ini.

Untuk diketahui, Satgasus ini dibentuk pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Herry Wirawan (HW).

Bintang mengatakan, nantinya Tim Satgas ini akan dipimpin oleh pihak dari Kejati Jawa Barat dengan beranggotakan sejumlah lembaga dan institusi.
Seperti Kementerian PPPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dinas Hukum dan HAM Jawa Barat, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

"Tim ini akan diketuai oleh Wakil Kepala Kejati Jawa Barat, Didi Suhardi. Untuk selanjutnya teknisnya apa saja yang akan dilakukan oleh tim satgas kami akan melakukan pertemuan kembali," kata Bintang dalam rapat koordinasi dengan Kejati Jabar di Bandung, (10/1/2023). (rpi/ree)