Bukan Dugaan Gratifikasi dan Suap, Polri Tambah Dua Tersangka Tambang Ilegal Ismail Bolong

Jakarta - Pihak Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri mengumumkan dua tersangka lain kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong (IB) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan dua tersangka tersebut masing-masing berinisial BP dan RP.

Menurutnya, penetapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi (LP) nomor: LPA0099II/2022/SPKT Dirtipidter Bareskrim Polri tanggal 23 Februari 2022 terkait dugaan penambangan ilegal yang berlangsung dari awal bulan November 2021.

"Adapun TKP di terminal khusus PT MTE yang terletak di Kaltim dan lokasi penambangan dan penyimpanan batu bara hasil penambangan ilegal yang juga termasuk dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT SB. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh tiga orang tersangka, yaitu BP, RP selanjutnya IB," kata Nurul, Kamis (8/12/2022).

Nurul menuturkan ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing dalam perusahaan tambang ilegal di Kaltim.

Menurutnya, pelaku BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal di Kaltim.

Sementara, RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP.

"Selanjutnya, IB berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain dan menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan," ungkapnya.

Di sisi lain, penetapan ketiga tersangka itu hanya berisifat tindak pidana kegiatan tambang ilegal bukan dugaan gratifikasi dan suap sejumlah anggota dan pejabat Polri.

Adapun para tersangka dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar serta Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Ismail Bolong Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ilegal, Bukan Dugaan Gratifikasi dan Suap Pejabat Polri

Kuasa Hukum Ismail Bolong (IB) Johanes Tobing mengaku kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Bareskrim.

Bahkan, Johanes mengungkap pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap Ismail Bolong.

"Saya harus sampaikan Pak IB sudah resmi jadi tersangka dan saya sampaikan Pak IB juga sudah resmi ditahan," kata Johanes kepada wartawan di Bareskrim, Rabu (7/12/2022).

Johanes menuturkan penetapan tersebut bukan berkaitan dugaan pemberian gratifikasi atau suap terhadap anggota dan pejabat Polri.

Melainkan penetapan tersangka tersebut berupa tindakan mengenai dugaan tambang ilegal yang dikelola oleh Ismail Bolong.

"Terkait pada perkara yang dipersangkakan, ada tiga pasal terhadap klien kami Pak IB. Pasal 158, 159, 161 itu terkait tambang ilegal, perizinan industri dan lain sebagainya," ungkapnya.

Sebelumnya diwartakan, pihak Bareskrim mengklaim tengah melakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong terkait kasus tambang batu bara ilegal di Bareskrim, Selasa (6/12/2022).

Kabar tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto.

"Iya betul sedang dalam pemeriksaan," kata Pipit kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (6/12/2022).

Kendati telah diperiksa, Pipit belum merinci terkait status Ismail Bolong sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan tersebut.

Sementara dari kabar yang didapat, Ismail Bolong telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim sejak pukul 11.30 WIB.

Namun, kedatangan Ismail Bolong ke Bareskrim tak sempat diketahui awak media yang telah menunggunya. (raa/nsi)