Pakar Hukum Nilai Jokowi Tidak Etis Sebut Ciri-ciri Pemimpin dari Warna Rambut: Ini Negara Demokrasi

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Santika, menilai perilaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak etis bila menyebutkan ciri-ciri yang pantas menjadi seorang pemimpin dilihat dari fisiknya.

Menurut Bivitri, jika bicara soal ciri pemimpin, bukan dilihat dari fisik. Sebab, hal itu tidak ada substansinya sebagai tolak ukur seorang pemimpin yang pantas.

"Seandainya pertanyaannya adalah etis enggak sih seorang Jokowi kadang-kadang bilangnya ini Pak Prabowo nih dan seterusnya. Lain kali bilangnya lagi rambut putih, kerutan dan seterusnya. Etis enggak? Enggak etis," tutur Bivitri dalam diskusi bertajuk “Menelisik Zona Nyaman Jokowi” di Amaris Hotel Juanda, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2022).

Bivitri memaparkan alasannya terkait pernyataannya yang menyebut Jokowi tidak etis.

Menurutnya, Tanah Air merupakan negara yang demokratis. Jadi tidak semestinya menilai pemimpin dari fisiknya saja, melainkan melalui proses mekanisme pemilu nanti.

"Karena ini negara demokrasi yang seharusnya kompetisi-kompetisi untuk menjadi pemimpin yang berikutnya ditentukan melalui mekanisme pemilu," ujarnya.

Baca Juga

Kuasa Hukum Joko Widodo: Pak Jokowi akan Hadir di Persidangan dan Menunjukkan Ijazah

Menurut dia, ciri-ciri maupun karakteristik itu lahir dari hasil diskusi berbagai isu yang dapat menilai apakah seseorang tersebut pantas atau tidak menjadi pemimpin.

Dia menyebut bukan malah dari persetujuan pemimpin sebelumnya yang dalam hal ini Presiden Jokowi.

"Dengan segala kampanyenya membicarakan hal-hal yang substantif, bukan membicarakan warna rambut atau membicarakan soal yang dua kali sudah kalah melulu terus sekarang seharusnya menang. Bukan itu soalnya," papar dia.

"Tapi isu apa seharusnya jadi pembicaraan kita semua sehingga kita nanti tahu siapa yang harus dipilih. Bukan siapa yang direstui ataupun tidak direstui oleh Jokowi," sambungnya.

Dia menegaskan semestinya penilaian kita sebagai rakyat menilai calon pemimpin yang layak itu berdasarkan value atau nilai yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin.

"Walaupun ada survei yang bilang bahwa itu sebenarnya enggak ngaruh, tapi kan ukuran bukan survei dong," tutur dia.

"Ukuran kita adalah value. Ukuran kita adalah etik soal apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh sebuah negara demokrasi," tegasnya. (rpi/nsi)