Ismail Bolong Diduga Ditekan untuk Buat Video Klarifikasi, Aktivis ProDem Beberkan Sosok Polisinya

Sebelumnya, mantan anggota Polresta Samarinda Ismail Bolong membuat geger setelah sempat membuat pengakuan mengenai setoran miliaran rupiah dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Dari video yang beredar, Ismail mengaku telah menyetor uang senilai Rp6 miliar yang dikirim dalam tiga termin berbeda. Termin pertama dikirimkan uang senilai Rp2 miliar pada bulan September 2021, termin kedua dikirimkan Rp2 miliar pada bulan Oktober 2021.

Kemudian, terakhir termin ketiga dikirimkan uang senilai Rp2 miliar pada November 2021. Namun, tak lama kemudian, Ismail Bolong menarik testimoninya itu.

Kolase Foto Ismail Bolong dan Mahfud MD  

Selanjutnya, hal ini pun menyita perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Bahkan, dia menanggapi, bahwa para petinggi Mabes Polri yang telah berpangkat bintang itu saling membuka 'kartu truf'.  

Tak hanya itu saja, Mahfud MD itu juga mebeberkan data soal mafia tambang. Kemudian, ia juga meminta Polri mengusut hal tersebut.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf," pungkasnya kepada tvonenews.com, Minggu (6/11/2022). 

Bahkan, ia juga mengingatkan, bahwa kejadian ini harus segera diredam dengan mengukir akar masalahnya. Selain itu, Mahfud pun beranggapan, bahwa isu mafia yang bermain tambang ilegal bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. 

"Pada tahun 2013 Abraham Samad yang saat itu menjabat Ketua KPK mengatakan, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," ungkap Mahfud MD.  

"Anehnya. Isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya. Nah, tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang,” sambungnya menjelaskan. 

Lanjut Mahfud katakan, sudah banyak laporan-laporan terkait mafia tambang ke Menko Polhukam. Oleh sebab itu, pihak Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut mafia tambang itu.