Kebijakan Lintasan "Road Bike" Jangan Buru-Buru

Jakarta, 05/6 - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan kebijakan lintasan permanen khusus sepeda balap (road bike) yang mengambil tempat di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca setiap akhir pekan jangan terburu-buru.

"Saya menilai hal itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan, jika JLNT Casablanca sudah cocok untuk perlintasan 'road bike' setiap 'weekend'," kata Kenneth dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, seharusnya Dinas Perhubungan harus lebih teliti dan melihat secara komprehensif lagi terkait melintasnya "road bike" di jalur Kampung Melayu - Tanah Abang. Harus di kaji juga mengenai keselamatan para pesepeda dan juga pengendara yang lain.

"Sepeda pun semestinya tidak pas untuk melintas di JLNT, karena jalan layang itu ada batas kecepatan minimum, apakah sepeda bisa memenuhi batas minimum tersebut? Jalan layang itu kan tinggi letak konturnya dan kondisi angin pasti bertiup lebih kencang, harus di pikirkan fenomena seperti ini. Kalau tiba tiba angin bertiup kencang, apakah bisa dikendalikan?," kata Kenneth.

Kenneth juga menilai kebijakan yang membolehkan "road bike" melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, pada hari kerja Senin-Jumat dengan pengaturan waktu, yakni dari pukul 05.00-06.30 WIB harus dikaji kembali.

"Pukul 05.00 WIB di Jalan Sudirman itu sudah ramai, beda dengan weekend. Harus pikirkan hak pengguna jalan yang lain dan apakah pesepeda itu bayar pajak tiap tahunnya, sampai harus diperlakukan se-istimewa ini?," katanya.

Baca Juga

Anak Pejabat Dipastikan Bisa Dapat Beasiswa LPDP, Ada Skema Bayar Setengah

"Analogi saya, Jika pesepeda diizinkan lewat Sudirman, Thamrin dan JLNT, seharusnya pemotor juga boleh dong? Ingat sepeda motor itu tiap tahun bayar pajak dan termasuk salah satu penyumbang PAD tertinggi," kata Kenneth.

Kenneth khawatir jika pesepeda terlalu diistimewakan melintas di Jalan Sudirman-Thamrin dan JLNT, pemotor akan melakukan protes dan meminta di perlakukan sama.

Karena itu, Kenneth meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera mengevaluasi terkait kebijakan tersebut. Jangan sampai anggaran puluhan miliar mubazir dalam pembuatan jalur sepeda.

Keneth mengatakan dalam membuat kebijakan Pemprov DKI Jakarta jangan terkesan dipaksakan perlu kajian yang panjang agar dapat bermanfaat bagi warga Jakarta.