Buntut Kicauan Ismail Bolong, Kabareskrim Dilaporkan ke Propam Polri

Jakarta - Buntut video kicauan Ismail Bolong, soal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menerima uang sebesar Rp6 miliar dari hasil tambang ilegal, di Kalimantan Timur, menyita perhatian publik.

Bahkan, ada beberapa segelintir orang, seperti Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule, yang melaporkan Kabareskrim Polri, Komjen Agus atas tuduhan penerimaan gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur, ke Propam Mabes Polri.

Tak hanya itu saja, pelapor juga mempertanyakan kasus yang diusut diselidiki Paminal Propam Polri soal penambangan ilegal tersebut. 

"Sekaligus, kami juga ingin mempertanyakan, bahwa ada laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Paminal dan juga Propam Polri terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur," kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule kepada tvonenews.com, Senin (7/11/2022). 

Kolase Foto Ismail Bolong

Sebelumnya, mantan anggota Polresta Samarinda Ismail Bolong membuat geger setelah sempat membuat pengakuan mengenai setoran miliaran rupiah dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Dari video yang beredar, Ismail mengaku telah menyetor uang senilai Rp6 miliar yang dikirim dalam tiga termin berbeda. Termin pertama dikirimkan uang senilai Rp2 miliar pada bulan September 2021, termin kedua dikirimkan Rp2 miliar pada bulan Oktober 2021, 

Kemudian, terakhir termin ketiga dikirimkan uang senilai Rp2 miliar pada November 2021. Namun, tak lama kemudian, Ismail Bolong menarik testimoninya itu.  

Selanjutnya, hal ini pun menyita perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Bahkan, dia menanggapi, bahwa para petinggi Mabes Polri yang telah berpangkat bintang itu saling membuka 'kartu truf'. 

Kolase Foto Ismail Bolong dan Mahfud MD

Tak hanya itu saja, Mahfud MD itu juga mebeberkan data soal mafia tambang. Kemudian, ia juga meminta Polri mengusut hal tersebut.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf," pungkasnya kepada tvonenews.com, Minggu (6/11/2022). 

Bahkan, ia juga mengingatkan, bahwa kejadian ini harus segera diredam dengan mengukir akar masalahnya. Selain itu, Mahfud pun beranggapan, bahwa isu mafia yang bermain tambang ilegal bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. 

"Pada tahun 2013 Abraham Samad yang saat itu menjabat Ketua KPK mengatakan, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," ungkap Mahfud MD.  

"Anehnya. Isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya. Nah, tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang,” sambungnya menjelaskan. 

Lanjut Mahfud katakan, sudah banyak laporan-laporan terkait mafia tambang ke Menko Polhukam. Oleh sebab itu, pihak Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut mafia tambang itu. 

"Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ismail Bolong menjadi viral setelah dirinya menyebut Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto diduga menerima uang hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).

Berbanding terbalik dengan video pertamanya tersebut, Ismail Bolong membuat video kedua berupa klarifikasi yang diunggah oleh instagram @terangmedia. Dia lantas mengaku dipaksa membuat video testimoni tersebut oleh mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan. 

Dalam video tersebut Ismail turut menyampaikan permohonan maaf kepada Kabareskrim dan memastikan bahwa dirinya tidak pernah bertemu atau menyetorkan uang. 

"Nama saya Ismail Bolong saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar dan saya pastikan berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Pak Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal," ujar Ismail Bolong dalam video tersebut, dikutip Minggu, 6 November 2022. 

Ismail Bolong mengatakan, dirinya mendapat tekanan dari pihak Paminal Mabes Polri dan video tersebut dibuat pada bulan Februari 2022 lalu. Kemudian, pihak Mabes Polri, kata dia, datang dan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. 

"Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk memberikan testimoni kepada Kabareskrim dalam penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra," katanya.

Ismail Bolong sempat mendapat ancaman dari Brigjen Hendra bahwa dirinya akan dibawa ke Jakarta jika tidak membuat video testimoni tersebut. 

"Brigjen Hendra pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa kamu ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni," ucap Ismail Bolong.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan

- Komisi III DPR Desak Mahfud MD Ungkap Pihak yang Terlibat Perang Bintang di Polri

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menanggapi soal isu adanya perang bintang di institusi Polri.

Menurut dia, pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal perang bintang di Polri itu sebagai sinyal Kapolri agar melakukan pembenahan di internal.

"Tapi kita harap ke Pak Mahfud enggak lepas info yang sepotong-potong, bikin kita tanya-tanya, cari tahu sana-sini. Pak Mahfud kan biasa lempar sepotong-potong," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Politikus Partai Demokrat ini mendesak Mahfud untuk mengungkapkan hal tersebut secara detail.

"Kalau disebut perang bintang siapa dengan siapa dan benahi segera karena dia paling tahu ya dia tuntaskan. Kau yang mulai, kau yang akhiri. Jangan dilepas terus diam saja. Kita gaduh," kata Hinca.

"Ini serius. Kita minta Pak Mahfud sampaikan lebih lengkap, detail dan mendalam. Kan dia punya instrumen, tinggal panggil Polri, rapat, bicarakan, tuntaskan di situ. Kalau gak bisa dia ke KPK dan seterusnya. Jangan melepas gitu saja. Harus ada follow up dan tindak lanjut," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengaku Komisi III baru mendengar soal kabar itu. Ia berujar Komisi III akan bertanya langsung kepada Mahfud agar isu perang bintang di Polri lebih jelas.

"Di Komisi III mungkin dalam beberapa waktu ke depan karena masa sidang sudah dimulai rapat-rapat kerja dengan Kapolri kita bisa menanyakan itu. Supaya lengkap, dia harus menyampaikan," tandasnya. (saa/nsi/awy/aag)