Soal Desakan Kepala BPOM Dicopot, Politikus PAN: Dia Sudah Jabat Lebih dari 6 Tahun

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay angkat bicara mengenai desakan Kepala BPOM Penny K. Lukito dicopot akibat kasus gagal ginjal akut pada anak.

Saleh mengatakan keputusan pencopotan Kepala BPOM itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Diserahkan kepada presiden untuk menilai. Presiden pasti mendengar usulan dan suara masyarakat," kata dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Penny sudah menjabat sebagai Kepala BPOM lebih dari enam tahun. Dia juga tidak memiliki keahlian di bidang pengawasan obat dan makanan.

"Yang jelas, Kepala BPOM ini sudah menjabat agak lama. Lebih dari 6 tahun. Dan beliau bukan berasal dari dalam BPOM. Tadinya beliau bekerja di Bappenas. Keahliannya perencanaan pembangunan, perkotaan, pedesaan dan lingkungan hidup," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku heran kepada pemerintah yang tidak membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Sikap ini sangat berbeda dalam tragedi Kanjuruhan.

Baca Juga

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, PAN Minta Pemerintah Kaji Transisi Energi Ramah Lingkungan

"Maksud saya, ini 170 orang, Pak [Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung]. Enggak ada yang berani tanggung jawab. Pemerintah juga enggak bikin tim gabungan pencari fakta. Enggak ada. Urusan bola cepat itu, urusan bola cepat 133 orang. Urusan 170 orang yang mati enggak ada yang peduli apa? Kita menilai institusi negara ini saling melempar tanggung jawab," tegas dia.

Jika terbukti BPOM salah, Andre mengusulkan agar lembaga tersebut direformasi dan Penny sebagai Kepala BPOM dipecat.

"Kalau memang BPOM salah, kita rekomendasikan pecat Kepala BPOM dan reformasi BPOM," tandas dia. (saa/nsi)