Penjabat Gubernur Papua Barat: Kehadiran KPK di Daerah Diperlukan

Manokwari, Papua Barat - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memandang perlu kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah dalam rangka menegakkan integritas penyelenggara negara untuk tidak terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat di daerah, Paulus Waterpauw membutuhkan pendampingan dari pimpinan KPK untuk dapat memberikan pembekalan kepada aparatur negara agar memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan pengabdian mereka dalam melayani masyarakat.

"Saya (penjabat gubernur) masuk sudah di tengah jalan. Ada musrenbang yang sudah diatur sejak awal. Intinya penjabat gubernur itu melakukan kebijakan percepatan dari pemerintah pusat ke daerah," kata Waterpauw ketika dihubungi dari Manokwari, Kamis.

Pada hari Rabu (2/11), Waterpauw bersama istri, Sekda Papua Barat Nathaniel Mandacan, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor bersama istri mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Program Paku Integritas terdiri atas tiga kegiatan terpisah, yaitu executive briefing berupa penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan, pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara (suami/istri), dan pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas.

Ia menjelaskan bahwa tujuan program Paku Integritas itu untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara agar terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Melalui kegiatan tersebut, kata dia, para penyelenggara negara memiliki integritas yang tinggi dan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di instansi masing-masing.