Ganjar Pranowo Dapat Kritik Keras, Dinilai Sibuk Pencitraan Tapi RKPD & APBD Belum Dibahas

Semarang, Jawa Tengah - Kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disorot dan mendapat kritikan tajam dari anggota DPRD Jawa Tengah. Muasalnya adalah Ganjar Pranowo sering tidak hadir pada rapat dengan DPRD saat membahas urusan penting seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKB, Benny Karnadi mempertanyakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak hadir pada sidang paripurna yang digelar pada Senin (31/10/2022) lalu. 

Benny mengatakan apa pun jenis rapatnya adalah penting bagi Dewan sebagai alat komunikasi Gubernur dengan Dewan. Tapi Gubernur terlalu sering mewakilkan sehingga membuat pembahasan menjadi tidak efektif dan tidak cepat membuat keputusan karena pada lanjutannya harus disampaikan dulu ke Gubernur.

"Ini kan jadi lambat, dan jadi bahan pertanyaan pula, gubernur ini sering tidak hadir, tapi malah terkesan sibuk dengan kegiatan dan urusan di luar," kata Benny kepada tvonenews.com, Selasa (1/1/2022).

Ia menilai Ganjar Pranowo terkesan sedang mengejar upaya untuk pencalonan presiden. "Ya saya bangga jika orang Jawa Tengah kemudian bisa menjadi presiden. Tapi kalau kemudian prosesnya seperti  begini ya gimana?," tegas Benny.

_{(Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi. Sumber: tim tvone/Teguh Joko Sutrisno)}

Ia mencontohkan, Ganjar sering tidak hadir pada rapat penting dan mewakilkan kepada orang lain sehingga berdampak pada penyusunan APBD 2023.
 
"RKPD belum ditandatangani, APBD belum dibahas. Ini urgent, sebab jika RKPD belum ditandatangani, maka APBD tidak bisa dibahas. Jika itu terjadi maka yang dipakai APBD sebelumnya," ungkap Benny.

Persoalan apapun, lanjut Benny, akan clear kalau ada komunikasi dengan kehadiran Gubernur.

"Lha ini ono opo to? (ini maunya apa) Kok nggak ditandatangani? Kan kita selalu bertanya tanya, karepe opo? Lha nek ora tahu ketemu (maunya apa? kalo gak pernah ketemu), trus mung selalu diwakilke yo gak rampung-rampung (terus selalu diwakilkan, ya tidak akan selesai-selesai)," tegasnya.

Kata Benny, seringkali yang mewakili tidak bisa memutuskan sehingga berdampak pada RKPD yang sudah satu bulan molor belum ditandatangani.

"Ya memang ada rapat yang mau nggak mau beliau harus hadir, wajib hadir. Seperti penandatanganan APBD. Itu kan harus hadir.  Tapi kalau rapat-rapat yang lain tidak hadir dan tidak dianggap penting ya itu bermasalah," tegas Benny lagi.

Benny menampik kalau pernyataan menohok tentang Ganjar di rapat paripurna kemarin merupakan pesanan. 

Baginya, itu adalah bagian dari tugasnya sebagai anggota dewan untuk mengingatkan Gubernur jika menurutnya kurang pas.

"Nggak ada pesanan atau yang menyuruh saya melontarkan hal itu. Dari fraksi PKB juga nggak. Mereka malah kaget, tapi dari fraksi kemudian juga tidak ada menegur, tapi selanjutnya juga malah mendukung saya, karena ini cara yang benar," pungkasnya. (tjs)