Minta Dilepaskan dari Dakwaan, Ini Senjata Rahasia AKBP Arif Rachman Agar Lolos Dari Jeratan Hukum

Jakarta - AKBP Arif Rachman menjalani Sidang lanjutan Obstruction of Justice atau perintangan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, pada Jumat (28/10/2022).

Dalam sidang tersebut, AKBP Arif Rachman ingin lepas dari dakwaan dengan mengajukan eksepsi. Tidak hanya itu, dirinya bersama kuasa hukum mengajukan eksepsi dengan membawa senjata rahasia.

4 bulan terakhir, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat telah menjadi perhatian publik. Saat ini kasus tersebut telah semakin jelas dan terang benderang.

Kini 11 terdakwa sedang menjalani sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bripka RR atau Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan 6 orang terdakwa Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan.

Namun beberapa fakta serta motif dibalik pembunuhan Brigadir J masih belum terungkapnya beberapa fakta. Motif ini hingga melibatkan sejumlah anggota polisi dalam perintangan proses penyidikan, salah satunya AKBP Arif Rachman.

Senjata Rahasia AKBP Arif Rachman Arifin

Baca Juga

Pengungkapan Kasus oleh Bareskrim Polri Sepanjang 2025 Tuai Respons Positif

Terdakwa obstruction of justice AKBP Arif Rachman Arifin menyatakan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan perintah atasan, Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.   

"Tindakan terdakwa Arif Rachman Arifin yang mendapatkan perintah dari Kadiv Propam saksi Ferdy Sambo telah bersesuaian dengan peraturan administrasi, yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7/2022," ujar kuasa hukum Arif, Junaedi Saibih saat bacakan eksepsi, Jumat (28/11/2022).

Dalam eksepsinya menyinggung soal Beleid termaksud dalam Pasal 11 yang berbunyi bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. 

Selain Perpol, Arif juga menyinggung soal Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6/2017 juga dijadikan instrumen memperkuat tindakan Arif dalam memenuhi perintah Sambo.

"Pimpinan unit kerja di lingkungan Div Propam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan," sebut Junaedi mengutip Perkap.    

Tersangka Obstruction Of Justice, Brigjen Hendra Kurniawan. (Tim Tvonenews/Julio Trisaputra)