Puan: Keterlibatan Perempuan di Politik dan Lembaga Publik Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai perlu peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik, termasuk di pemerintahan dan parlemen.

“Peran itu diperlukan karena perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya dalam forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia-Pasifik bertajuk “Memberdayakan Perempuan untuk Mengatasi Krisis di Masa Depan”.

Forum tersebut dilakukan sebelum pembukaan The 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Thailand.

Puan mengatakan keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Menurut dia, masyarakat tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik.

Baca Juga

Pemerintah Impor Beras Khusus dari AS, DPR Desak Buka-bukaan Data dan Kajiannya

Namun dia menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural.

“Hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender,” ujarnya.

Puan menyinggung terkait aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30 persen kursi untuk perempuan di DPR RI.

Dia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan, dari hanya 17,3 persen menjadi 21,39 persen selama periode 2019-2024.

Menurut dia, Indonesia semakin banyak memiliki pemimpin perempuan di berbagai bidang, dan terus berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan.

“Perempuan telah menjadi bagian dari kepemimpinan berbagai lembaga publik di Indonesia. Dan mereka mewakili kemajuan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,” katanya.

Dia menilai dibutuhkan kebijakan “pemecah jalan” untuk mempersiapkan perempuan agar sepenuhnya dapat menghadapi krisis di masa depan.

Menurut dia, hal pertama dan yang terpenting adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan di setiap tingkatan.

“Tidak hanya pendidikan dasar, namun juga pendidikan berkualitas tinggi yang adalah hak setiap wanita,” ujarnya.

Dia menilai faktor lain yang penting adalah langkah-langkah dalam memajukan infrastruktur digital yang adil dan literasi digital bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan digital.