Perkuat Kerja Sama Lintas Lembaga, Divhubinter Polri Gelar Diskusi Bahas Permasalahan di Perbatasan Negara

Adapun beberapa pemateri yang tampil pada hari pertama FGD berasal dari Ditjen Bea dan Cukai, Badan Naisonal Pengelola Perbatasan (BNPP) dan BP2MI. Pemberian materi dilakukan untuk pengayaan pengetahuan bagi para peserta, disajikan dalam bentuk seminar yang dimoderatori oleh Akbp Dr. I Gede Nyoman Bratasena, salah satu pamen lulusan S3 Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kasubag Amerika Eropa (Amerop) di Set NCB Interpol Indonesia.

Dalam paparannya, Ahli Madya Perencana BNPP, Dr. Budi Setyono membahas tentang komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kedaulatan negara di tingkat desa perbatasan. 

“Peran Polri sangat signifikan untuk menghadirkan negara di desa-desa perbatasan, sehingga diharapkan dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi yang ilegal serta mengedukasi warga desa perbatasan tentang nasionalisme,” kata Budi.  

Senada dengan BNPP, materi yang disampaikan oleh Kasubdit Kejahatan Lintas Negara Ditjen Bea dan Cukai Souvenir Yustianto mempertegas tentang pentingnya penguatan koordinasi dengan Polri untuk optimalkan penerimaan negara serta perlindungan terhadap masyarakat di perbatasan dari aktivitas ekonomi dari negara perbatasan yang merugikan Indonesia. 

“Kerjasama Polri dan Bea Cukai di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dapat merugikan keuangan negara dari aktivitas ekonomi ilegal negara di perbatasan Indonesia,” kata Yustianto.

Terakhir, permasalahan pekerjaan migran Indonesia terus menjadi fokus bagi BP2MI untuk dapat dikoordinasikan dan disolusikan bersama Polri. Hal ini disampaikan oleh Irjen Pol. Achmad Kartiko, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan WNI di Kawasan Eropa dan Timur Tengah. 

Baca Juga

Kerap Bersentuhan dengan Masyarakat, Wamenkum Sebut Polantas Jadi Penjaga Citra Polri

“Pekerja Migran Indonesia saat ini rentan menjadi korban TPPO, tercata ada jutaan WNI kita yang bekerja ilegal di luar negeri sehingga rawan tereksploitasi tidak hanya secara fisik, ekonomi bahkan seksual,” jelas Kartiko. 

Upaya preventif perlu ditingkatkan untuk mengedukasi calon PMI tidak menjadi korban dalam modus pelaku TPPO baik secara konvensional, propaganda bohong melalui media sosial serta modus wajah ganda Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).