KPK Kembali Panggil Wakil Bupati Mamberamo Tengah Terkait dugaan Korupsi Ricky Ham Pagawak

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil kembali Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak, untuk kembali diperiksaan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).

"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama Yonas Kenelak (Wakil Bupati Mamberamo Tengah)," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Pemanggilan itu dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.

Sebelumnya, Yonas Kenelak pernah diperiksa KPK pada hari Rabu (3/8). Saat itu, penyidik mengonfirmasi saksi tersebut mengenai beberapa pengerjaan proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. KPK menduga para pemenang proyek tersebut sudah dikondisikan untuk dimenangkan oleh tersangka RHP.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai tersangka penerima ialah RHP, sedangkan pihak pemberi, yaitu Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa Jusiendra Pribadi Pampang (JPP), dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT).

KPK telah menahan tiga tersangka pemberi kasus tersebut. Untuk tersangka RHP, saat ini masih dalam status daftar pencarian orang (DPO).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa SP, JPP, dan MT adalah kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah. Agar bisa mendapatkan proyek pekerjaan tersebut, mereka melakukan pendekatan dengan RHP yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah pada periode 2013—2018 dan 2018—2023.

Dalam pendekatan itu, KPK menduga ada penawaran dari SP, JPP, dan MT kepada RHP, di antaranya mereka akan memberikan sejumlah uang apabila RHP bersedia untuk langsung memenangkan dalam pengerjaan beberapa paket pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah.

RHP lantas bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan tiga tersangka itu dengan memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Mamberamo Tengah untuk mengondisikan proyek-proyek bernilai anggaran besar agar diberi khusus kepada SP, JPP, dan MT.

JPP diduga mendapatkan 18 paket pekerjaan dengan total nilai Rp217,7 miliar, yaitu proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Ada dugaan SP mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar dan MT mendapatkan tiga paket pekerjaan dengan nilai Rp9,4 miliar.

Realisasi pemberian uang kepada RHP melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan RHP.

Besaran uang yang diberikan oleh SP, JPP, dan MT kepada pada RHP sekitar Rp24,5 miliar. Tidak hanya itu, KPK juga menduga RHP menerima uang dari beberapa pihak lainnya. Adapun jumlahnya masih terus didalami pada penyidikan. (ant/mii)