Sebut Anies Baswedan Antitesis Jokowi Jadi Alasan Zulfan Lindan Dinonaktifkan dari NasDem
- Dok. Partai NasDem
Jakarta - Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyebut pernyataan soal Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi menjadi salah satu alasan Zulfan Lindan dinonaktifkan dari pengurus partai.
Menurut dia, pria yang menjabat sebagai ketua DPP itu beberapa kali melontarkan pernyataan yang dianggap gaduh di media massa. Terakhir, ia menyebut Anies antitesis Jokowi dalam sebuah diskusi.
"Iya (Anies antitesis Jokowi), tidak hanya itu. Ada beberapa hal yang lain juga. Ini bukan hanya satu atau dua kali. Namun juga sudah terjadi berulangkali," kata Willy kepada tvOnenews, Kamis (13/10/2022).
"Kami dari DPP juga sudah mengumpulkan banyak materi terkait sejumlah kesalahan yang terjadi pada Zulfan," sambungnya.
Ia menegaskan, pernyataan Zulfan itu beberapa kali tidak mencerminkan ketentuan yang diambil oleh NasDem.
Pasalnya, partai bernuansa biru memiliki kode etik dan garis politik yang tak bisa ditembus oleh individu.
"Kan positioning partai di atas orang per orang, harus taat dan tunduk kuasanya. Kita menjamin kebebasan setiap individu berpendapat, itu UUD," jelas Willy.
Atas hal ini, langkah menonaktifkan Zulfan dianggap sebagai cara untuk menghindari terjerumus lebih jauh ke ruang kontroversial dan bias.
Lebih lanjut, Willy mengatakan, para elite partai sudah beberapa kali menegur Zulfan secara lisan. Namun, Zulfan kembali mengeluarkan pernyataan yang dianggap gaduh.
Keputusan menonaktifkan itulah kemudian diambil sebagai teguran keras untuk Zulfan.
"Kami sudah melakukan sejumlah tindakan, dari teguran lisan, dari pengurus DPP, Sekjen sampai ketua umum. Dan barusan ada teguran tertulis yang dilayangkan oleh DPP," jelas dia.
PDI Perjuangan Tanggapi Keputusan NasDem
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai.
Hasto mengatakan langkah Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari jabatan ketua dewan pengurus pusat (DPP) itu adalah hak setiap parpol.
"Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai," kata dia di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Ia menduga sanksi yang diterima Zulfan itu imbas dari rahasia yang telah diungkapkannya.
Load more