Presiden Jokowi Tagih Hasil TGIPF Kanjuruhan, Mahfud: Hari Jumat Besok Lusa

Jakarta - Presiden Joko Widodo rupanya memberi konsen tinggi pada tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Presiden bahkan menagih hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) kepada Menko Polhukam Mahfud Md di sela-sela acara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). 

Mahfud mengatakan hasil temuan TGIPF itu nantinya bakal digunakan Jokowi untuk menentukan langkah bersama FIFA.

"Di sela-sela acara itu, saya tadi ditanya oleh Presiden, karena beliau sangat serius masalah kasus Tragedi Kanjuruhan sepakbola di Malang, 'Bagaimana hasil temuan TGIPF, saya menunggu,' kata Presiden, karena akan segera menentukan langkah-langkah bersama FIFA, yang akan berkunjung ke sini pekan depan tim pendahuluannya," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Mahfud mengatakan TGIPF bakal menyampaikan laporan pada Jumat (14/10/2022) lusa. Saat ini tim masih memfinalisasi terkait rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan.

"Maka saya katakan kami dari TGIPF siap menyampaikan laporan pada hari Jumat besok lusa. Sekarang semua bahan sudah dimiliki oleh TGIPF dan tinggal di... apa namanya, distruktur sistematika dan mempertajam rekomendasinya," ujar Mahfud.

Mahfud belum bisa mengumumkan rekomendasi TGIPF terkait Tragedi Kanjuruhan. Namun sejauh ini, kata Mahfud, polisi sudah mengambil langkah tepat dalam kasus Kanjuruhan.

Baca Juga

Sumardji Kena Sanksi 20 Laga dari FIFA, Tetap Tegaskan Komitmen Dampingi Timnas Indonesia

"Tetapi beberapa langkah pendahuluan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saya kira tidak perlu saya umumkan, polisi sudah mengambil tindakan tepat, kemudian langkah-langkah administratif di TNI dan Polri sudah dilakukan, langkah hukum juga sudah dilakukan," imbuh Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengungkap Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sendiri. Penyelidikan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat terkait Tragedi Kanjuruhan.

"Kalau pelanggaran HAM biasa sementara ini sudah ada enam tersangkanya. Itu kejahatan namanya atau tindak pidana atau kelalaian, itu pelanggaran HAM yang biasa. Kalau HAM berat itu urusannya Komnas HAM, kita tidak akan ikut campur dan kita tidak tahu apa yang akan diumumkan oleh Komnas HAM," ujar Mahfud. (ant/ito)