Adapun lima program ekonomi biru itu yakni; perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan, penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program penyelesaian sampah laut.
"Program-program tersebut juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan di antaranya terpeliharanya kelestarian kawasan mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pengelolaan Pesisir) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan).
Di tempat yang sama, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Achmad Santosa mengatakan, pihaknya melakukan studi keberlakuan kedua UU tersebut di 7 lokasi yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku, dan Sulawesi Utara.
"Dari hasil penelitian ini menumbuhkan optimisme untuk dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil," ungkapnya. (rpi/mii)
Load more