Dikritik Sumur Resapan Tidak Efektif, Wagub DKI Riza Patria: Biarkan Masyarakat dan Pakar Menilai

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikritik terkait pembangunan sumur resapan dalam mengendalikan banjir di Ibu Kota dinilai tidak efektif. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemprov DKI memiliki tenaga ahli di bidang tersebut, dan sejumlah konsep dasar terhadap program pengendalian banjir.

“Pemprov punya tenaga ahli, punya konsep dasar terhadap upaya program pengendalian banjir dan macam-macam, tidak hanya satu,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Terkait dengan pernyataan tidak efektif, politikus Partai Gerindra ini mempersilakan masyarakat dan para pakar ahli di bidangnya berkomentar. 

Kendati demikian, Riza secara tegas mewakili pihaknya menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menjalani program yang dinilai efektif dalam mengendalikan banjir di Jakarta.

“Masalah efektif atau tidak, masyarakat nanti yang mengetahui dan para pakar di bidangnya yang lebih tau, program apa saja yang dibuat Pemprov DKI yang betul-betul memberikan kontribusi signifikan tentang pengendalian banjir di Ibu Kota,” pungkasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan bahwa mitigasi banjir adalah tugas rutin yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti pengerukan lumpur, punya ekskavator dan dump truk.

Sementara diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pastikan pembangunan sumur resapan guna mencegah banjir memiliki dampak yang signifikan meski tidak secara langsung mengurangi banjir di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

“Memang secara komprehensif kita mengatakan beberapa yang kita lakukan tidak secara langsung mengurangi banjir. Tetapi memang perlu kita lakukan terus menerus terutama sumur resapan,” kata Marullah.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri tengah fokus dalam pembangunan sumur resapan dan beberapa kebijakan pembangunan pengendalian banjir.

“Kalau dulu awalnya biopori, kemudian sumur resapan, dan vertikal drainase menjadi penting,” tuturnya.

Ada pun Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan betonisasi dihentikan karena permasalahan teknis betonisasi bersifat masif dan menghalangi masuknya air ke dalam tanah.