Mahasiswa dan Buruh Tani Geruduk Gedung DPR Tuntut Kemerdekaan Petani

Jakarta - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai memadati kawasan depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Pantauan tvOnenews.com di lokasi, ribuan mahasiswa dengan menggunakan warna-warni jaket almamater dari kampusnya masing-masing mendatangi gedung DPR untuk menyuarakan aspirasinya. Tampak juga ratusan buruh memadati kawasan depan Gedung DPR mengenakan caping dengan membawa berbagai spanduk.

Adapun diantara mereka membawa sejumlah poster bertuliskan 'NGURUS PETANI OGAH-OGAHAN? GAUSAH MAKAN HASIL PANENNYA SEKALIAN!,' dan 'PETANI MIRIS DI NEGERI AGRARIS', 'TANAH UNTUK INVESTOR,'.

Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti mengatakan, pihaknya akan terus bertahan disini hingga ada anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang keluar menemui massa aksi.

"Untuk hari ini kita mencari orang yang di dalam bisa keluar, karena kita membutuhkan kepastian legitimasi untuk bisa dipastikan tuntutan kita bisa diterima dan juga disepakati," seru Yuza saat diwawancarai di lokasi demo, Selasa (27/9/2022).

"Karena kita disini mahasiwa gak cuma untuk bersuara depan pagar saja, tetapi tidak didengarkan ya," lanjutnya.

Dia meminta anggota dewan perwakilan rakyat dari bidang pertanian untuk menemui para petani yang juga turut hadir di lokasi demo.

"Kita menuntut dari para pimpinan aja dulu ya, bu Puan mungkin ada di dalam, atau mungkin para wakil ketua yang dari bagian komisi 4 terutama bagian pertanian untuk bisa keluar. Setidaknya bagian yang memiliki legitimasi, legalitas untuk bisa menyepakati apa yang kita tuntut. Kita tunggu di luar," tuturnya.

"Pasti kita akan menyuarakan sampai keadilan itu datang pada kita, jika memang sampai saat ini, sampai seterusnya masih ada permasalahan, mahasiswa akan terus mengawal," tutupnya.

Untuk diketahui, adapun 5 point tuntutan yang dibawa oleh BEM SI pada aksi hari ini, antara lain.

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat dan aktivis agrarian.

3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

4. Menuntut dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk mencabut UU yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

5. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.

(rpi/ito)