Isu Soal Dewan Kolonel Hingga Dewan Kopral, Ganjar Pranowo Akui Tak Pernah Dengar Hingga Johan Budi: Itu Tim Mbak Puan

Jakarta - Legislator PDIP Ganjar Pranowo menanggapi terkait kemunculan Dewan Kolonel di DPR yang terdiri dari loyalis Puan Maharani. Ia juga menyinggung soal Dewan Kopral yang ramai dibicarakan.

Ganjar mengatakan selama menjadi kader PDIP, ia belum pernah mendengar adanya Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral.

Selain itu, di dalam AD/ART partai juga tidak ada menyebutkan soal kedua organisasi tersebut.

"Terkait soal Dewan Kolonel dan dewan kopral, selama saya di PDI Perjuangan belum pernah kenal. Rasanya dalam AD ART partai juga tidak ada," kata Ganjar kepada tvonenews.com, Rabu (21/9/2022).

Lebih lanjut, Ganjar juga menegaskan dirinya masih menjadi kader PDIP yang mengikuti kaderisasi partai.

"Saya aktif di Badiklat bersama Pak Gunawan Wirosarojo alm, Mas Heri Ahmadi, Mas Bambang Pacul, Mas Daniel dan lain-lain. Setelah itu ditugaskan di Baguna - Badan penanggulangan bencana," ujar dia.

Sementara terkait capres dan cawapres, Gubernur Jawa Tengah itu menekankan bahwa seluruh kader partai patuh kepada keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dengan demikian terkait dengan relawan atau sejenisnya pasti akan bersinergi dengan partai. Apalagi kalau calon sudah diputuskan," tandas Ganjar.

Dewan Kolonel Sebuah Guyonan

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Dewan Kolonel yang dibentuk loyalis Puan Maharani di DPR hanya guyonan.

Pasalnya, istilah Kolonel hanya terdapat di dalam struktur militer bukan di partai politik. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget mengetahui adanya Dewan Kolonel itu.

"Bahkan tadi Ibu Mega melihat running text pada saat saya laporan ke beliau dan beliau juga kaget. Sehingga beliau memberikan penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ungkap Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, Hasto juga menampik keberadaan Dewan Kolonel yang digagas oleh anggota fraksi PDIP Johan Buddy.

"Saya juga sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," tuturnya.

Sementara terkait Puan telah menyetujuinya, Hasto menjelaskan maksud persetujuan itu adalah memberikan ruang kebebasan dalam berserikat dan berkumpul.

"Beliau ini adalah sosok demokrasi, sosok yang dalam pengertian ketua DPR itu melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi. Adapun Dewan Kolonel tidak masuk dalam hal itu," ujarnya. 

Selain itu, Hasto mengatakan inisiasi Johan Budi itu dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai. 

"Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut juga tidak sesuai AD/ART," tutup dia.

Johan Budi: Tim Ini Pendukung Mbak Puan

Anggota Fraksi PDIP Johan Budi mengungkap ada Dewan Kolonel sebagai loyalis Puan Maharani di DPR RI. Sebanyak 12 orang dari fraksi PDIP bergabung dalam pasukan itu.

Adapun tujuan dibentuknya Dewan Kolonel Puan Maharani, yakni sebagai tim khusus untuk menyukseskan Puan di Pilpres 2024, sehingga ketika Puan ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tim itu telah siap.

Johan mengakui bahwa ia adalah penggagas tim khusus itu dan diberi nama Dewan Kolonel.

"Jadi gini, di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. 'Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim?'.Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini nggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," jelas Johan Budi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2022).

Ia menyebut Puan juga telah menyetujui pembentukan Dewan Kolonel itu.

"Berkembang (anggotanya). Trus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak puan setuju," imbuhnya.

Berikut daftar anggota Dewan Kolonel yang terdiri dari anggota Komisi I hingga Komisi XI DPR Fraksi PDIP:

Komisi I : Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan
Komisi II : Junimart Girsang
Komisi III : Trimedya Panjaitan dan Johan Budi
Komisi IV : Riezky Aprilia
Komisi V : Lasarus
Komisi VI : Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII : Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII : My Esti Wijayati
Komisi IX : Abidin Fikri
Komisi X : Agustin Wilujeng
Komisi XI : Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu

(saa/ppk)