Isu Soal Dewan Kolonel Hingga Dewan Kopral, Ganjar Pranowo Akui Tak Pernah Dengar Hingga Johan Budi: Itu Tim Mbak Puan

Jakarta - Legislator PDIP Ganjar Pranowo menanggapi terkait kemunculan Dewan Kolonel di DPR yang terdiri dari loyalis Puan Maharani. Ia juga menyinggung soal Dewan Kopral yang ramai dibicarakan.

Ganjar mengatakan selama menjadi kader PDIP, ia belum pernah mendengar adanya Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral.

Selain itu, di dalam AD/ART partai juga tidak ada menyebutkan soal kedua organisasi tersebut.

"Terkait soal Dewan Kolonel dan dewan kopral, selama saya di PDI Perjuangan belum pernah kenal. Rasanya dalam AD ART partai juga tidak ada," kata Ganjar kepada tvonenews.com, Rabu (21/9/2022).

Lebih lanjut, Ganjar juga menegaskan dirinya masih menjadi kader PDIP yang mengikuti kaderisasi partai.

"Saya aktif di Badiklat bersama Pak Gunawan Wirosarojo alm, Mas Heri Ahmadi, Mas Bambang Pacul, Mas Daniel dan lain-lain. Setelah itu ditugaskan di Baguna - Badan penanggulangan bencana," ujar dia.

Sementara terkait capres dan cawapres, Gubernur Jawa Tengah itu menekankan bahwa seluruh kader partai patuh kepada keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dengan demikian terkait dengan relawan atau sejenisnya pasti akan bersinergi dengan partai. Apalagi kalau calon sudah diputuskan," tandas Ganjar.

Dewan Kolonel Sebuah Guyonan

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Dewan Kolonel yang dibentuk loyalis Puan Maharani di DPR hanya guyonan.

Pasalnya, istilah Kolonel hanya terdapat di dalam struktur militer bukan di partai politik. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget mengetahui adanya Dewan Kolonel itu.

"Bahkan tadi Ibu Mega melihat running text pada saat saya laporan ke beliau dan beliau juga kaget. Sehingga beliau memberikan penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ungkap Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, Hasto juga menampik keberadaan Dewan Kolonel yang digagas oleh anggota fraksi PDIP Johan Buddy.

"Saya juga sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," tuturnya.

Sementara terkait Puan telah menyetujuinya, Hasto menjelaskan maksud persetujuan itu adalah memberikan ruang kebebasan dalam berserikat dan berkumpul.