Soal Prabowo Dapat Endorse Maju Capres dari Presiden Jokowi, Gerindra: Itu Support Tiada Tara
- Antara/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut mendapat dukungan atau endorse dari Presiden Jokowi untuk maju sebagai capres 2024.
Menanggapi isu tersebut, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik kabar itu.
Jika benar, endorse itu dapat meningkatkan kepercayaan diri Gerindra dalam mengusung Prabowo.
"Kalau kemudian ada dukungan dari Presiden Joko Widodo, waduh, itu kami sangat berbesar hati. Buat kami, itu support yang tiada tara," kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Kendati demikian, Muzani tak ingin terlalu percaya diri soal isu tersebut. Sebab, kabar Presiden Jokowi endorse Prabowo itu diduga masih sebatas isu.
"Kami tidak mau ini hanya sesuatu yang bertepuk sebelah tangan. Karena itu ya, kalau itu betul alhamdulillah. Kami syukuri dan kami ikut berbangga hati. Tapi kalau tidak betul, tetap kami ingin kekuatan Gerindra, kekuatan rakyat itu yang menjadi sasaran kami," tutur Anggota Komisi II DPR.
Muzani mengatakan dukungan dari berbagai pihak memang sangat dibutuhkan Prabowo untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
"Karena presiden dan wakil presiden dinyatakan menang dalam pemilihan presiden bila dia mendapatkan 50%+1. Dukungan itu dari mana pun kita harapkan. Apalagi kalau kemudian ada dukungan dari seorang presiden. Tentu buat kami berbangga hati," imbuh dia.
Muzani Anggap Jokowi-Prabowo Dekat secara Hierarkis
Kendati demikian, Muzani menilai hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo hanya sebatas kedekatan hierarki antara presiden dengan menteri pertahanan.
"Saya melihatnya bahwa hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sering terekspose dalam pemberitaan lebih merupakan hubungan antara presiden dan pembantunya (menteri pertahanan)," tuturnya.
"Dan itu juga sering diceritakan oleh Prabowo kepada kami bahwa presiden meminta untuk beliau mendampingi di sini, di sini, di sini. Dan saya kira model seperti ini tidak akan berhenti dilakukan oleh Pak Jokowi," tutup Muzani. (saa/nsi)
Load more