Badung, Bali – Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik Joint Statement antara Labour 20 (L20) dan Business 20 (B20) yang berlangsung di rangkaian G20 Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM).

 Joint statement ini menunjukkan komitmen bersama antara L20 dan B20 dalam mengejawamentahkan semangat yang diusung Presidensi G20 Indonesia melalui tema Recover Together, Recover Stronger.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menyampaikan pidato pada G20 Labour and Employment Ministers Networking Dinner with Social Partners di Badung, Bali, kemarin.  Menaker sangat mengapresiasi joint statement antara B20 dan L20 yang sejalan dengan isu-isu Employment Working Group yang telah dibahas oleh tim kita sejak awal Maret lalu.

“Saya yakin ini akan memberikan dampak yang baik di tingkat nasional dan global untuk menghadapi tantangan tenaga kerja di tengah situasi yang tidak pasti,” katanya.

Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan dalam rangka mendukung G20, B20 berkomitmen untuk berkontribusi memperbaiki kondisi ketenagakerjaan global melalui konsensus bersama dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inclusive, innovative, dan collaborative. 

Untuk itu, B20 bersama L20 telah mengidentifikasi sejumlah isu yang mengemuka dan perlu kita atasi bersama melalui 3 agenda utama yaitu pekerjaan yang produktif, modern, dan layak; mendukung perusahaan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi upah yang layak; serta menciptakan kebijakan perusahaan yang non diskriminatif dan mendukung kesetaraan gender dalam perusahaan baik di Indonesia maupun global.

B20 adalah salah satu engagement group terkemuka di dalam G20 yang berada di bawah Sherpa Track atau Jalur Sherpa. B20 lebih dikenal sebagai forum dialog antara komunitas bisnis global. B20 dibentuk pada 2010 dan melibatkan banyak perusahaan serta organisasi bisnis di dalamnya.

“B20 dan L20 telah berkolaborasi erat untuk mengatasi tantangan global dan geopolitical melalui penyusunan rekomendasi tripartit dalam rangka mendorong reformasi kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya untuk mengatasi kesenjangan peluang dan kondisi tenaga kerja antara negara maju dan berkembang,” kata Shinta Kamdani.

Sementara Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan salah satu kunci menghadapi era digitalisasi adalah inklusivitas gender, mengingat perbaikan kesetaraan gender berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi global sebesar USD 14 triliun pada tahun 2030.