KNPI Sesalkan Adanya Pelaporan ke MKD Soal Perayaan Ulang Tahun Ketua DPR RI Puan Maharani Saat Sidang Paripurna

Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi La Ode Umar Bonte menyesalkan pelaporan terhadap Ketua DPR Puan Maharani ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait perayaan ulang tahunnya di rapat paripurna bersamaan dengan unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh buruh pada Selasa (6/9/2022) lalu.

"Apa yang dilakukan oleh Joko Priyoski kepada Puan tidaklah logis, karena perayaan ulang tahun itu adalah ide spontan yang dilakukan oleh anggota DPR saat itu. Jadi tidak ada korelasinya antara demo menolak kenaikan BBM dengan perayaan ulang tahun yang spontan itu," kata Ketua Umum DPP KNPI La Ode Umar Bonte kepada wartawan, Selasa (13/09/2022).

Lebih lanjut Bonte mengatakan pelaporan tersebut seperti ada agenda politik khusus, apalagi sampai menyebut bahwa Puan adalah seorang capres padahal sampai sekarang dari partainya belum ada keputusan apakah dia akan dijadikan capres atau tidak.

"Yang saya tahu Puan saat ini sedang fokus dengan jabatannya sebagai Ketua DPR, dimana dia sedang melakukan kerja-kerja nyata untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Jadi tidak benar jika ada isu yang mengatakan bahwa Puan tidak peka terhadap penderita rakyat," ujarnya.

Sebelumnya seseorang yang mengaku sebagai aktivis '98 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi) Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke MKD. Laporan itu dilayangkan oleh Joko ke MKD pada Senin (12/9) siang.

Dalam kesempatan itu Joko menyatakan hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD, atas viralnya video perayaan ulang tahunnya di tanggal 6 September yang lalu di saat massa buruh sedang melakukan unjuk rasa. Alih-alih menemui massa demo, justru Puan malah merayakan ulang tahun disela rapat Paripurna DPR.

"Sehingga kami pun menyesalkan apa yang dilakukan oleh dia, terlebih saat ini Puan belum bersuara soal kenaikan harga BBM. Harusnya sebagai wakil rakyat dia bisa mendengarkan jeritan rakyat kecil termasuk buruh yang saat itu sedang melakukan aksi unjuk rasa," ucapnya.

Joko berharap laporannya menjadi otokritik bagi Puan Maharani. Ia juga ingin DPR menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, alih-alih menjadi tempat seremoni dan euforia.