Kubu Suharso Tolak Hasil Mukernas PPP Banten, Kirim Surat Klarifikasi ke Kemenkumham, Ini Kata Mardiono

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono buka suara terkait kubu Suharso Monoarfa yang mengirim surat klarifikasi ke Kemenkumham.

Mardiono mengaku tidak melarang kubu Suharso melayangkan surat klarifikasi lantaran menolak hasil Mukernas di Banten pada 5 September 2022 lalu.

"Ya memang kita ini negara demokrasi, yang kedudukan hak hukumnya, seluruh warga negara Indonesia punya hak hukum yang sama. Ya boleh saja kan nggak ada yang ngelarang itu," kata Mardiono saat dihubungi wartawan, Jumat (9/9/2022).

Namun, ia mengatakan tidak akan ikut mengurusi hal itu, sebab persoalan di internal telah selesai. 

"Saya nggak akan masuk ke wilayah itu, kewajiban politik saya di dalam PPP itu prosesnya sudah selesai," jelasnya.

Menurut Mardiono, urusan sekarang berada di wilayah Kemenkumham dan keputusan sah atau tidaknya pergantian ketua umum PPP berada di Kemenkumham.

Baca Juga

Mardiono Digugat Tokoh PPP Jawa Barat ke PN Jakpus Terkait Penunjukkan Uu Ruhzanul Ulum sebagai DPW PPP Jabar

"Sah atau tidak sah itu di sana [Kemenkumham]. Jadi saya nggak akan membangun asumsi orang ini sah atau tidak. Ini kan sudah masuk di wilayah sana gitu," lanjutnya. 

Meski demikian, ia menuturkan dalam menjalankan proses politik juga telah mempunyai aturan tertentu. Termasuk dalam proses pemilihan umum (pemilu). 

"Tapi kan semua ada aturannya, semua kita berbangsa dan bernegara itu kita harus taat dan tunduk pada konstitusi negara, termasuk kita untuk menjalankan proses-proses politik di partai politik misalnya," beber dia.

"Itu kan aturan mainnya sudah ada, aturan main tuh kita ikuti semua ya kemudian sama, di mana-mana terjadi ada pemilukada (kepala daerah), ada pemilu lurah, sama pasti ada ya. Kemudian ada yang berbeda pendapat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengatakan untuk tidak perlu meributkan soal siapa pemimpin PPP.

"Ini kita sedang bekerja untuk PPP. Kita sedang bekerja untuk Indonesia. Siapapun pemimpinnya, kita tetap rakyat Indonesia. Siapapun pemimpinnya kita tetap menjadi anggota PPP, karena kita sudah memilih calon perjuangan," ungkapnya. 

"Politik kita itu adalah di PPP. Saya pikir semua kader berpikir sama. Insya Allah sama, jadi kita tidak sedang mengabdi, kita tidak sedang beekonstitusi dengan perorangan, tapi kita dengan organisasi," tandas Mardiono.