Jakarta - Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM siap disalurkan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Risma mengatakan pemerintah sudah siap menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 20,6 juta KPM.

"Dari rencana 20,6 juta KPM itu, sudah siap salur di PT Pos Indonesia 18.486.756 KPM. Sisanya sedang proses cleansing (koreksi data) karena seperti kita ketahui, misalnya kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam atau beberapa menit kemudian ada (potensi penerima) yang meninggal. Jadi, kami perlu mendata lagi, masih ada 313.244 KPM," kata Risma.

BLT BBM, kata Risma, akan diberikan sebanyak empat kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150 ribu.

Pemberian BLT BBM dalam dua tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300 ribu setiap tahapnya.

"Kami berikan per September ini (tahap pertama) dan di awal Desember kami berikan yang kedua," katanya.

Ia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengusulkan diri untuk masuk sebagai KPM. Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga pendamping untuk memverifikasi usulan sebagai KPM tersebut.

"Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kemensos juga memiliki pusat kontak (command center) di nomor telepon 021-171 yang beroperasi selama 24 jam penuh untuk menerima keluhan mengenai bantuan sosial.

Risma menuturkan bahwa Kemensos juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat adat untuk menyalurkan BLT pengalihan BBM ini ke berbagai daerah yang sulit diakses, seperti di daerah pegunungan.

"Bagi warga sakit, lanjut usia, dan tidak bisa datang ke Kantor Pos, pihak Pos akan mengantar ke rumah, itu sudah perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke command center. Maka, akan ditindak lanjuti," ujarnya.

BLT BBM merupakan salah satu dari paket bantuan sosial pemerintah setelah mengalihkan subsidi BBM. Pemerintah menganggarkan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Selain BLT, pemerintah juga akan menyalurkan dua bentuk bansos lainnya dari pengalihan subsidi BBM, yakni bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial. 

Menkeu Ungkap Alasan Kenaikan BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Padahal menurut Sri Mulyani, belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022.

Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia ("Indonesian Crude Price"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.

Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.

“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan,” ujarnya, Sabtu (3/9/2022).

Sri Mulyani memberikan gambaran jika harga ICP berada di 85 dolar AS per barel, maka subsidi akan tetap bertambah dari Rp502 triliun menjadi Rp640 triliun.

“Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP,” ujarnya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mencermati harga minyak dunia karena kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena itu, dengan adanya pengalihan subsidi BBM, maka akan terjadi kenaikan harga BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu, pukul 14.30 WIB.

Pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.

Isi Pidato Jokowi

Isi pidato Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden Jokowi resmi menaikan harga BBM hari ini, Sabtu (3/9/2022).

Adapun BBM yang resmi dinaikan pemerintah, yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Kenaikan harga BBM ini resmi berlaku satu jam setelah diumumkan oleh pemerintah atau berlaku mulai 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Adapun kenaikan harga BBM Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax non subsidi dari rp12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.

Berikut isi lengkap pidato Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.

Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM Tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp500 2,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus.

Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.

Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000 per bulan.

Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan.

Pemerintah berkomitmen Agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya saya minta Menteri ESDM Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (ant/mut