Mensos Risma Akui Proses Pengawasan di Kemensos Hal yang Berat

Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismahari mengakui proses pengawasan terhadap segala bentuk kinerja di Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan hal terberat yang dilakukan.

Risma menekankan seluruh rantai penyaluran bantuan sosial (bansos) harus jelas, sehingga saat dirasakan penerima manfaat, bansos tersebut tepat pada sasaran kebutuhan.

"Proses ini yang sekarang, terus terang itu yang paling berat saya lakukan di Kemensos itu," ujar Mensos Risma saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Proses pengawasan, kata Risma, juga turut dilakukan dengan membandingkan harga-harga kebutuhan di pasaran, meski hanya berbeda selisih tipis.

"Saya harus tau bahwa proses itu clear. Bahkan harga segala macam, kadang saya kontrol sendiri berapa harga di pasar harga di sini, itu kadang kita kontrol sendiri, ini kemahalan, meskipun itu selisihnya bedanya Rp500, Rp1.000. Saya selalu ngomong, ganti," kata Risma.

Sehingga Mensos Risma meminta agar seluruh jajarannya menyampaikan laporan dengan lebih baik dan komperhensif. Terutama pada kinerja Inspektorat Jenderal Kemensos yang semakin membaik.

"Misalnya saat Inspektur menganalisa kasus ACT (Aksi Cepat Tanggap) itu sangat komprehensif sekali, di mana proses-prosesnya di Dirjen (Direktorat Jendral) kami, salahnya apa, buat surat teguran ke Dirjen, saya bilang gitu," ujar Mensos Risma.

Sebelumnya, terkait bansos terkubur, Mensos Risma mengatakan untuk menelusuri asal usul bansos terkubur tersebut, Inspektorat Kemensos bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, dan Dinas Sosial Depok, TKSK, pendamping sosial, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengeceknya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andie Megantara mengatakan menurut hasil koordinasi Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran dengan Kementerian Sosial serta Dinas Sosial dan Kepolisian Resor Kota Depok, beras merek Beras Kita sebanyak kurang lebih satu ton yang dikubur di Depok merupakan beras Bantuan Khusus Presiden atau Banpres tahun 2020.

Menurut dia, pemerintah pada tahun 2020 membagikan Bantuan Presiden berupa beras kepada 1,9 juta keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Dalam hal ini, setiap keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat bantuan 25 kilogram beras.

Beras yang ditemukan (dikubur di Depok) tersebut diduga berasal dari penyaluran Banpres Tahap 2 dan 4 Tahun 2020, kata Andie.(ant/ppk)