Tujuh Agenda Prioritas Dibahas Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20

Nusa Dua, Bali  – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah menyelesaikan pertemuan ketiga di bawah Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh negara anggota G20, negara undangan termasuk Ukraina, dan Organisasi Internasional.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) membahas tujuh agenda prioritas. Pertama, ekonomi global. Kedua, agenda kesehatan global. Ketiga, arsitektur keuangan internasional. Keempat, permasalahan sektor keuangan. Kelima, keuangan berkelanjutan. Keenam,  infrastruktur. 

Ketujuh, perpajakan internasional. Dalam pertemuan yang ketiga ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Sri Mulyani Indrawati dan Perry Warjiyo memimpin pertemuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Pery Warjiyo, mengapresiasi dukungan yang seluasnya dari anggota G20, negara undangan, dan berbagai organisasi internasional. 

“G20 sebagai sebuah forum penting perlu mengordinasikan permasalahan ekonomi global dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan aksi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,” kata Perry di Nusa Dua Bali, Minggu 17 Juli 2022.

Sebagai pemimpin Presidensi G20, Indonesia akan terus menjaga integritas dan efektivitas G20 sejalan dengan prinsip-prinsipnya, di tengah situasi menantang saat ini dengan memprioritaskan dialog terbuka dan berfokus pada aksi konkret. Hasil dari pertemuan FMCBG tahun ini dirangkum dalam dokumen Chair’s Summary yang terdiri dari 14 paragraf. 

Chair Summary telah dipublikasikan melalui website G20. Hasill ini salah satunya membuktikan bahwa anggota negara G20 mendukung agenda utama Presidensi Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger,” dan berkomitmen untuk bersama menghadirkan aksi yang nyata.

Pada pembahasan agenda ekonomi global dan risikonya, diskusi terdiri dari dua topik utama: situasi ekonomi global saat ini beserta tantangannya, termasuk mengenai dampak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina terhadap prospek ekonomi global, inflasi global, serta ketahanan pangan dan energi; serta exit strategy dan scarring effect dari pandemi. Banyak anggota menyadari bahwa ketidakseimbangan permintaan dan penawaran telah memperberat tantangan yang ada akibat disrupsi rantai pasok global dan kenaikan harga pangan serta energi. 

Kondisi ini memicu peningkatan inflasi yang menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan terutama bagi kelompok rentan. Para anggota menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ekonomi guna mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. 

Untuk memastikan exit strategy yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mengatasi scarring effect, Presidensi Indonesia telah menyusun G20 Presidency Note on Policy Setting for Exit Strategies to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.

Pada isu kesehatan global, semua anggota menekankan komitmen untuk mengutamakan aksi kolektif dan terkoordinasi dalam rangka mengendalikan pandemi. Para anggota juga menyambut terbentuknya Financial Intermediary Fund (FIF) bagi Persiapan, Kesiapsiagaan dan Respon (Preparedness, Prevention, and Response/PPR). FIF merupakan bukti konkret guna membangun arsitektur kesehatan global dalam PPR dengan memastikan ketersediaan, keberlanjutan, koordinasi aspek keuangan pasca pemulihan pandemi. 

Semua anggota akan terus mendiskusikan pengembangan tata kelola FIF termasuk dengan mengikutsertakan peran koordinasi pusat dari WHO, berkiblat pada semangat G20 yang inklusif bagi negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah, serta tambahan mitra di luar anggota G20; dan aturan pengoperasiannya, dengan target peluncuran di September 2022. Beberapa anggota G20 secara resmi telah mengumumkan kontribusi mereka bagi FIF, dan anggota lainnya secara aktif mempertimbangkan untuk turut berkontribusi. 

Hingga saat ini, komitmen sebesar USD 1.28 miliar telah diamankan untuk FIF yang mencakup kontribusi dari Amerika Serikat, Komisi Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris, Wellcome Trust, dan Bill and Melinda Gates Foundation. Pertemuan Ketiga FMCBG ini juga telah menerima janji kontribusi tambahan dari Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang dan Korea.

Mengenai komitmen untuk mendorong ketahanan finansial global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko dari volatilitas arus modal yang meningkat, efek negatif spillover, dan kondisi pasar yang tidak menentu dengan memasukkan reviu komplit IMF Institutional View (IV) dalam Liberalisasi dan Pengelolaan Arus Modal, melanjutkan pengoptimalan Kerangka Kebijakan Terintegrasi IMF, dan Kerangka Stabilitas Makro-Finansial. 
G20 juga berkomitmen untuk melanjutkan diskusi mengenai implikasi makro-finansial dari Central Bank Digital Currencies (CBDCs) mengingat hal tersebut dikembangkan untuk memfasilitasi pembayaran cross-border seraya menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Prakarsa bersama antara Presidensi G20 Indonesia dan Bank For International Settlement (BIS) Innovation Hub melalui TechSprint 2022 dimaksudkan untuk meluruskan perdebatan mengenai solusi yang praktikal dan layak untuk menerapkan CBDCs.

Pada isu keuangan berkelanjutan, anggota menggarisbawahi peran penting dari keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif, dan dalam rangka pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan yang ingin dicapai dari Perjanjian Paris. Anggota juga memuji progres terkait Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20; menyusun kerangka untuk transisi keuangan dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan; meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan; dan membahas dukungan kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi. 

Sejalan dengan agenda pembahasan, pada tanggal 14 Juli menjadi titik pencapaian Indonesia dengan peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. ETM diharapkan menjadi rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi kepada energi yang lebih ramah lingkungan menuju nol emisi karbon dengan mekanisme adil dan terjangkau.

Pada isu infrastruktur, anggota menekankan komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau. Anggota juga menerima perkembangan atas penyusunan kerangka kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan, yang akan melengkapi investasi dari sumber lainnya, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh MDBs, dan dalam menyusun alat kebijakan untuk menggerakan mekanisme pendanaan untuk peningkatan investasi infrastruktur di perkotaan dan daerah. Anggota juga mendukung cetak biru G20 untuk meningkatkan pembiayaan Infratech dan mempersilahkan pengembangan Global Infrastructure Hub untuk jangka panjang.

Presidensi Indonesia berterima kasih kepada para anggota atas komitmen yang tengah berjalan untuk mengimplementasikan kesepakatan atas dua pilar paket pajak internasional G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berjalan terkait Pilar Satu dan menerima penyelesaian Pilar Dua Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules, yang akan membuka jalan untuk implementasi yang konsisten pada tingkat global sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBe. 

Para anggota mendorong OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, termasuk penandatanganan Konvensi Multirateral pada paruh pertama 2023, dan mendorong Kerangka Inklusif untuk menyelesaikan negosiasi yang akan mengizinkan pengembangan Instrumen Multilateral untuk implementasi Subject to Tax Rules (STTR) di bawah Pilar Dua. 

Para anggota juga menekankan kembali tujuan untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sesuai pembahasan dalam G20 Ministerial Symposium on Tax and Development, dan mengetahui Peta Jalan G20/OECD baru untuk Negara Berkembang dan Pajak Internasional. Para anggota mendukung perkembangan yang dibuat untuk implementasi standar transparansi pajak yang sudah disetujui secara internasional, termasuk upaya secara regional serta mendukung penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration.

Anggota menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional, termasuk memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman atau safety net keuangan global; memobilisasi Special Drawing Rights (SDR) yang hingga saat ini telah berhasil dikumpulkan sebesar USD 73 miliar; jumlah ini diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mengatasi kerentanan utang. Pada 16 Juni, Komite Kreditur untuk Zambia telah dibentuk dan mengadakan pertemuan pertamanya; dan terus bekerja secara kolaboratif dengan MDBs untuk mendukung negara-negara yang rentan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Terkait masalah sektor keuangan, para anggota membahas exit strategy dari COVID-19 guna mendukung pemulihan yang adil berkenaan dengan aspek stabilitas keuangan, dan scarring effects. Didiskusikan juga upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI), risiko keuangan terkait iklim; aset kripto; inklusi dan digitalisasi keuangan; dan inisiatif kesenjangan data baru. 

Para anggota mendukung penguatan ketahanan sistem keuangan global dan meminta Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB) untuk mengintensifkan pemantauannya. Dalam hal ini para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan global, termasuk melalui koordinasi berkelanjutan dari langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Para anggota juga menyambut baik Laporan Interim FSB terkait exit strategy dan scarring effect dari COVID-19, serta mengharapkan laporan akhir sebelum KTT G20 pada bulan November.

G20 melanjutkan pembahasan mengenai sistem pembayaran di era digital untuk menghasilkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklsuif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian dunia. Peta jalan G20 atau G20 Roadmap untuk meningkatkan pembayaran lintas batas yang cepat, murah, aman, dan inklusif. Sebagai contoh implementasi regional pada G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payment Roadmap, bank sentral di negara ASEAN-5 akan menandatangani General Agreement on Payment Connectivity pada ASEAN-5 Central Banks pada November 2022.

Presidensi G20 Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian side events yang diselenggarakan bersama dengan pertemuan G20 dalam kerangka tema Presidensi Indonesia, Recover Together, Recover Stronger’. Seminar Tingkat Tinggi G20 berjudul Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity yang berkolaborasi dengan Saudi Arabia bertujuan untuk mengatasi isu pangan yang sedang terjadi berikut tantangannya, serta potensi kolaborasi global. 

Pada topik terkait, Presidensi Indonesia berharap dapat memahami perspektif dan mengumpulkan data terkini mengenai situasi yang terjadi untuk mengidentifikasi solusi yang berbasis data. Selain itu, perlunya mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan pasar, mendukung perdagangan pertanian dan pasar pupuk, serta proposal mengenai bagaimana kolaborasi global dapat diperkuat untuk megatasi kerawanan pangan dan masalah terkait. 

Dalam Seminar Tingkat Tinggi berjudul Macroeconomic Policy Mix for Stability and Economic Recovery, para negara anggota juga membahas pentingnya koordinasi yang kuat antar pembuat kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang berperan dalam pemulihan ekonomi. Presidensi G20 Indonesia juga mengadakan 2022 G20 Infrastructure Dialogue, Asia Initiative Bali Declaration, dan beberapa side event lainnya. 

Pembahasan di semua side event membawa pengayaan dan perspektif baru untuk diskusi yang dilakukan selama dua hari terakhir. Untuk itu, Presidensi Indonesia berterima kasih kepada semua Menteri dan Gubernur yang telah berbagi pandangan pada acara side events ini.

Presidensi G20 Indonesia menegaskan kembali bahwa G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat dunia bahwa G20 memegang komitmen kuat untuk bertindak nyata. Dengan kata lain, semua anggota perlu memastikan implementasi kebijakan yang dihasilkan dari G20 untuk menjawab tantangan global saat. Melalui inisiatif konkret, dunia akan segera pulih dan bangkit lebih kuat. Recover Together, Recover Stronger.(rul/chm)