Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan Dorong Pemulihan Ekonomi

Nusa Dua, Bali - Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan senantiasa mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan merespons lima isu strategis global. Respon terhadap lima isu strategis tersebut diwujudkan dengan, pertama, pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (food insecurity). 

Kedua, menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan. Ketiga, penguatan kebijakan moneter serta makroprudensial yang didukung koordinasi melalui reformasi struktural. Keempat, rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas. Kelima, mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission. 

Demikian mengemuka dalam Gala Seminar “Monetary and Financial Sector Policy to Support Stability and Recovery", sebagai side event yang yang menutup seluruh rangkaian side event G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua Bali, Minggu 17 Juli 2022.

Ada lima isu strategis global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini. Pertama, bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan. Kedua, bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif. 

Ketiga, bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi. Keempat, bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, lebih lanjut meramu mitigasi dampak negatif dari asset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dan terakhir, bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju net zero carbon emissions.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang gangguan rantai pasokan. 

Baca Juga

Fraksi PAN DPR Gelar PANFEST 2026, Dorong Hilirisasi Produk Pangan Nusantara

Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan inward looking, khususnya komoditas pangan di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas internasional secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. 

Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama juga diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. 

Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan memperburuk tekanan mata uang di negara berkembang.

Elaborasi respon terhadap kelima isu global dimaksud juga dibahas dalam gala seminar di Nusa Dua Bali. Respon pertama terkait food security dan health dibahas pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (Global Collaboration and Cooperation) untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (food insecurity) yang terus meningkat. 

Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (affordability) dan kemudahan perolehan (accessibility) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, disepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (prevention), kesiapsiagaan (preparedness), dan penanggulangan (response) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US$1,1 miliar.

Respon kedua mengulas bauran kebijakan makroekonomi, membahas upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pertama, fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas keuangan yang terencana, terukur, dan terkomunikasi dengan baik. 

Kedua, kebijakan moneter yang pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve. Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah. Ketiga, memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga bertajuk kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk stabilitas dan pemulihan. Pertama, kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara pre-emptive dan forward-looking untuk mengendalikan ekspektasi inflasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam. 

Kedua, pentingnya pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan. 
Ketiga, mengingat persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan Integrated Policy Framework (IPF) dari IMF dengan Macro Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan asset kripto, disambut baik berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (cross-border payments). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin stabilitas moneter dan keuangan internasional. 

Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari asset kripto, termasuk yang disebut stablecoin, dengan menerapkan prinsip 'same activity, same risk, same regulation'. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan asset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan inklusi. Membangun kesadaran public akan risiko penggunaan asset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan hijau membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju net zero emission.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (scaring effect) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. 

Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi yang berjalan mulus (orderly), adil (just), dan terjangkau (affordable) menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.(rul/chm)